55tv.co.id – Pemerintah terus mempercepat langkah nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) beras secara masif. Salah satu titik penyaluran yang baru saja terlaksana adalah di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksi tersebut, sebanyak 1.600 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima distribusi beras sebagai bagian dari program bantuan pangan pemerintah untuk periode Oktober hingga Desember 2026.
Program strategis ini tidak hanya menyasar wilayah Makassar saja, melainkan merupakan bagian dari agenda besar nasional yang menargetkan sekitar 33,24 juta KPM di seluruh pelosok Indonesia. Melalui skema ini, setiap keluarga yang terdaftar sebagai penerima akan mendapatkan jatah beras sebanyak 10 kilogram setiap bulannya. Jika diakumulasikan selama tiga bulan masa program, maka setiap KPM akan menerima total 30 kilogram beras.
Untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran dan tanpa kendala, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, melakukan pemantauan langsung di lapangan. Kehadiran pimpinan Bulog ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap butir beras yang disalurkan benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang paling membutuhkan dan sesuai dengan data yang telah ditetapkan.
Ahmad Rizal menjelaskan bahwa fokus utama dari program bantuan pangan ini adalah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya bantuan kebutuhan pokok ini, diharapkan pengeluaran rumah tangga untuk sektor pangan dapat ditekan, sehingga dana yang ada bisa dialokasikan untuk kebutuhan mendesak lainnya.
"Harapan besar kami adalah bantuan pangan ini dapat menjadi penyokong bagi masyarakat yang kondisi ekonominya memang sangat lemah. Kami ingin memastikan mereka tetap memiliki akses terhadap pangan yang layak," ungkap Rizal saat meninjau lokasi penyaluran, Minggu (15/11/2026).
Lebih jauh lagi, Rizal memaparkan bahwa kebijakan penyaluran beras dalam skala besar ini memiliki fungsi ganda. Selain sebagai jaring pengaman sosial, program ini juga berperan krusial dalam menjaga stabilitas harga beras di pasar domestik. Dengan adanya pasokan bantuan yang menyasar puluhan juta keluarga, tekanan permintaan terhadap beras di pasar umum dapat berkurang.
"Jika bantuan pangan ini tidak dijalankan, ada risiko harga beras di pasar akan terus melonjak tinggi. Dengan volume bantuan yang cukup besar ini, secara otomatis kita dapat menstabilkan harga-harga di pasar, terutama komoditas beras," tambahnya.
Senada dengan upaya tersebut, Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, juga menunjukkan komitmennya dengan turun langsung ke lapangan. Ia terlihat memantau proses penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, guna memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan selaras dalam menjaga kedaulatan pangan masyarakat.
Tinggalkan komentar