55 NEWS – Gelombang bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh, telah menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi sektor usaha. Menyoroti kondisi ini, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyuarakan desakan agar pemerintah pusat segera mengimplementasikan kebijakan relaksasi kredit atau pelonggaran pembayaran utang bagi para pelaku usaha yang terdampak.
Related Post
Ketua Umum Hipmi Aceh, Said Rizqi Saifan, dalam pernyataan terbarunya yang dikutip oleh 55tv.co.id, menekankan urgensi langkah tersebut. "Pasca bencana di Aceh, pemerintah pusat diharapkan mampu memberikan relaksasi kredit bagi semua pelaku usaha di Aceh. Karena kita lihat dampaknya hampir dirasakan seluruh pelaku usaha di Aceh," ujarnya.
Said Rizqi Saifan menjelaskan bahwa dampak bencana tidak hanya terbatas pada korban langsung, melainkan merembet luas hingga ke seluruh lini pelaku usaha di Aceh, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Faktor-faktor seperti hilangnya daya beli masyarakat yang kini fokus pada penanganan pascabencana, pemadaman aliran listrik yang berkepanjangan, serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas yang vital bagi operasional bisnis, secara kolektif telah melumpuhkan roda perekonomian lokal.
Hipmi Aceh sangat mengkhawatirkan potensi munculnya masalah ekonomi baru pascabencana, seperti lonjakan kredit macet. "Kami sangat berharap adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang dapat meringankan beban masyarakat Aceh khususnya. Jangan sampai setelah bencana justru timbul masalah ekonomi baru seperti kredit macet sehingga masyarakat semakin terpuruk jika pemerintah tidak memikirkan kebijakan yang bisa meringankan beban masyarakat Aceh pascabencana," tegas Said.
Oleh karena itu, Hipmi mendesak pemerintah dan otoritas keuangan terkait untuk serius mempertimbangkan dan mengkaji permintaan relaksasi kredit ini. Said Rizqi Saifan berharap agar pihak bank dan otoritas keuangan dapat merumuskan kebijakan yang mendukung sektor pelaku usaha secara keseluruhan di Aceh. "Semoga permintaan ini bisa segera dikaji oleh pemerintah pusat karena pihak bank dan otoritas keuangan yang kebijakannya dibuat di pusat. Semoga benar-benar lahir kebijakan yang mendukung sektor pelaku usaha secara keseluruhan di Aceh," imbuhnya.
Sebagai informasi, pemerintah pusat sebelumnya telah mengindikasikan persiapan paket kebijakan khusus untuk meringankan beban debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak banjir bandang di beberapa wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, Hipmi berharap kebijakan ini dapat diperluas cakupannya agar tidak hanya menyasar debitur KUR, melainkan seluruh pelaku usaha yang mengalami kesulitan finansial akibat bencana, demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar