55tv.co.id – Badan Pusat Statistik BPS meluruskan persepsi publik terkait perubahan klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat. Otoritas statistik ini menepis anggapan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN menjadi tidak valid akibat penyesuaian tersebut. Pergeseran status desil justru diklaim sebagai konsekuensi alami dari upaya pembaruan data yang bersifat dinamis.
Related Post
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan tidak ada masalah validitas dalam basis data DTSEN. Hal ini disampaikan di tengah perdebatan publik mengenai ketidaksesuaian antara tingkat ekonomi warga dengan pengelompokan desil yang ada. Amalia menjelaskan bahwa penyesuaian kategori desil merupakan hasil dari proses verifikasi faktual yang melibatkan kolaborasi aktif antara masyarakat dan petugas sensus di lapangan.
"Bukan datanya tidak valid. Semua data itu dinamis. Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah perlu berkolaborasi bersama untuk melakukan pemutakhiran. Sensus ekonomi menjadi salah satu upaya kita untuk memutakhirkan kondisi masyarakat dan usaha terkini," ujar Amalia saat ditemui di kompleks Widya Chandra Jakarta Jumat 28 Agustus 2026.
Kontroversi mengenai pengelompokan desil dalam DTSEN sebelumnya mencuat setelah ditemukan beberapa disparitas antara profil kesejahteraan riil masyarakat dengan penetapan status desil. Terutama pada kelompok desil 9 dan 10 yang merepresentasikan strata ekonomi teratas. Penataan ulang data ini dilakukan untuk memastikan bahwa profil penerima manfaat dari berbagai kebijakan pemerintah tidak mengalami distorsi atau ketidaktepatan sasaran di lapangan.
Tinggalkan komentar