55tv.co.id – Gelombang penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 mulai memanas. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh secara tegas menyatakan sikap tidak menerima angka Rp6.136.000 yang telah ditetapkan sebagai standar upah minimum di ibu kota untuk tahun mendatang. Tak main-main, kelompok pekerja ini telah menyiapkan langkah hukum serius untuk melawan kebijakan tersebut.

Related Post
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun strategi untuk membawa persoalan ini ke meja hijau. Sebelum melangkah ke jalur hukum, KSPI berencana untuk mengajukan surat keberatan secara resmi kepada Gubernur DKI Jakarta. Langkah ini diambil sebagai upaya diplomasi terakhir untuk meminta peninjauan ulang atas angka yang dianggap tidak manusiawi tersebut.

"Jika tuntutan kami tidak mendapatkan respons positif atau tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka KSPI DKI Jakarta tidak akan ragu untuk melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," tegas Said Iqbal dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Dalam tuntutannya, pihak buruh mendesak agar Gubernur DKI Jakarta segera merevisi besaran UMP 2027. Angka yang mereka ajukan adalah Rp6.210.000. Angka tersebut bukanlah angka yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil usulan resmi dari unsur buruh yang sebelumnya telah diperjuangkan dalam rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
Said Iqbal menjelaskan bahwa kenaikan UMP yang hanya berkisar di angka Rp407.000 dinilai sangat jauh dari realitas ekonomi di lapangan. Menurutnya, kenaikan tersebut tidak akan mampu mendongkrak daya beli pekerja, terutama mengingat laju inflasi dan tingginya biaya hidup di Jakarta yang terus merangkak naik setiap tahunnya.
Ia menekankan bahwa penetapan upah minimum seharusnya didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang nyata, bukan sekadar hasil kompromi politik atau jalan tengah antara kepentingan buruh dan pengusaha. "Upah harus mencerminkan kemampuan pekerja untuk hidup layak, bukan sekadar angka yang disepakati untuk meredam konflik," tambahnya.
Selain masalah daya beli, KSPI juga menyoroti kekhawatiran mengenai daya saing upah Jakarta dengan wilayah penyangga lainnya. Said Iqbal memprediksi bahwa jika kenaikan upah di wilayah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang mencapai rentang 7 hingga 8 persen, maka nilai upah di daerah-daerah tersebut berpotensi melampaui UMP Jakarta. Kondisi ini dikhawatirkan akan menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar di wilayah Jabodetabek.
Kini, publik menunggu bagaimana respons dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap ancaman gugatan ini. Apakah pemerintah akan membuka ruang negosiasi ulang, atau justru membiarkan persoalan ini berlanjut hingga ke persidangan di PTUN.








Tinggalkan komentar