Buruh Tolak UMP Jakarta Rp6,1 Juta

Buruh Tolak UMP Jakarta Rp6,1 Juta

55tv.co.id – Gelombang penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2027 mulai memanas. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh secara resmi menyatakan sikap menolak angka Rp6.136.000 yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Alih-alih menerima angka tersebut, kelompok pekerja justru mendesak adanya revisi agar nilai upah dapat naik menjadi Rp6.210.000.

COLLABMEDIANET

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa angka yang diusulkan oleh unsur buruh di Dewan Pengupahan sebelumnya belum terakomodasi secara maksimal dalam keputusan terbaru. Menurutnya, penetapan upah minimum seharusnya tidak hanya menjadi ajang kompromi antarpihak, melainkan harus berlandaskan pada realitas kebutuhan hidup pekerja di lapangan.

Buruh Tolak UMP Jakarta Rp6,1 Juta
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Dalam keterangan resminya, Said Iqbal mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut. Ia menilai kenaikan yang hanya berkisar di angka Rp407.000 dari tahun sebelumnya masih jauh dari kata layak. Di tengah dinamika ekonomi Jakarta yang sangat kompetitif, kenaikan tersebut dianggap tidak mampu mengimbangi lonjakan biaya hidup yang terus merangkak naik setiap tahunnya.

"Upah bukan sekadar angka, melainkan instrumen vital untuk menjaga daya beli masyarakat. Penentuan upah semestinya bertumpu pada kemampuan pekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup yang layak, bukan sekadar menghasilkan angka kompromi yang tidak berpihak pada rakyat," tegas Said Iqbal dalam pernyataan yang dirilis pada Jumat (20/11/2026).

Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan bahwa penguatan daya beli masyarakat memerlukan ekosistem kebijakan yang terintegrasi. Hal ini mencakup kenaikan upah yang manusiawi, jaminan sosial yang kuat, hingga pengendalian harga kebutuhan pokok yang stabil. Menurutnya, jika daya beli masyarakat melemah, maka aktivitas ekonomi secara keseluruhan juga akan terdampak secara sistemik.

Menariknya, Iqbal juga menyoroti fenomena sosial di mana aksi demonstrasi buruh sering kali mendapat sentimen negatif dari sebagian masyarakat. Banyak warga yang mengeluhkan penurunan daya beli, namun justru menyalahkan aksi buruh yang dianggap mengganggu kenyamanan publik.

"Ada sebuah ironi di sini. Mana yang lebih penting bagi stabilitas negara? Apakah gangguan lalu lintas selama beberapa jam akibat aksi massa, ataukah masalah daya beli dan kemiskinan yang menghantui masyarakat sepanjang tahun?" tanya Iqbal dengan nada retoris.

Ia menek manyatkan bahwa standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta saat ini sudah jauh melampaui angka yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera meninjau kembali keputusan tersebut. Pemerintah daerah diharapkan menempatkan pemulihan daya beli dan kesejahteraan pekerja sebagai prioritas utama dalam menentukan kebijakan pengupahan, demi menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di ibu kota.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar