55 NEWS – Wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh senilai Rp1,2 triliun per tahun, kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya belum dilibatkan secara resmi dalam perumusan kebijakan krusial tersebut, memicu pertanyaan mengenai koordinasi internal pemerintah dalam mengelola beban fiskal negara.
Related Post
Dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Menkeu Purbaya menyatakan, "Nanti saya belum dipanggil (pemerintah pusat) untuk masalah itu. Seingat saya masih 50-50, belum diajak ke sana (membayar utang penuh dari APBN)." Pernyataan ini mengindikasikan adanya ketidakpastian atau setidaknya tahapan awal dalam pembahasan skema pembayaran utang yang berpotensi membebani kas negara secara signifikan. Sikap Menkeu yang belum sepenuhnya terlibat ini tentu menimbulkan spekulasi di kalangan pengamat ekonomi mengenai arah kebijakan fiskal ke depan.
Kontras dengan pernyataan Menkeu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi justru memberikan sinyal yang lebih tegas terkait penggunaan APBN. Saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Prasetyo mengonfirmasi, "Iya, utang Whoosh pakai APBN." Namun, ia segera menambahkan bahwa aspek teknis penggunaan dana APBN tersebut masih dalam tahap pertimbangan mendalam dan belum final.
Menurut Prasetyo, proses negosiasi dan pembahasan teknis saat ini terus berjalan, bahkan melibatkan entitas keuangan seperti Danantara. "Belum final, laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknis langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," jelasnya. Keterlibatan Danantara, yang dikenal sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur, menunjukkan kompleksitas dan upaya pemerintah mencari solusi finansial yang komprehensif.
Sebelumnya, pada akhir tahun 2025, Menkeu Purbaya juga sempat menyinggung bahwa permasalahan utang Whoosh masih dalam tahap diskusi intensif untuk menemukan skema pembayaran terbaik yang tidak memberatkan keuangan negara. Situasi ini menggarisbawahi bahwa polemik pembiayaan proyek strategis nasional ini telah menjadi perhatian serius pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.
Beban Rp1,2 triliun per tahun dari APBN tentu bukan angka yang kecil dan akan menjadi sorotan publik serta para pelaku pasar. Keputusan final mengenai skema pembayaran utang Whoosh ini akan memiliki implikasi besar terhadap kesehatan fiskal negara, prioritas belanja pemerintah, serta kepercayaan investor. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci agar dana rakyat dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar