55tv.co.id – Masyarakat kini wajib memahami betul posisi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN. Pasalnya kategori ini semakin sering dijadikan patokan utama penentu siapa yang berhak menerima bantuan pemerintah. Namun penggunaan desil sebagai penentu seseorang tergolong mampu atau tidak justru berpotensi besar memicu ketidakadilan yang merugikan banyak pihak.
Seorang pakar ekonomi dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menegaskan bahwa desil sejatinya hanya menunjukkan gambaran relatif tingkat kesejahteraan seseorang atau keluarga dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu menurutnya sangat tidak tepat jika desil digunakan secara langsung untuk menggolongkan seseorang masuk kategori kaya atau miskin.
"Ketika desil dijadikan kriteria utama seseorang tidak dapat bantuan menurut saya di sinilah letak ketidakadilannya yang nyata" ujar Achmad dalam sebuah diskusi terkini.
Desil yang kini semakin akrab di telinga publik terutama bagi para penerima bantuan sosial atau bansos. Warga yang menerima beragam uluran tangan pemerintah mulai dari bansos hingga Kartu Indonesia Pintar KIP sudah tidak asing lagi dengan kategori desil 1 sampai 5. Bahkan kini masyarakat bisa dengan mudah mengetahui posisi desil mereka hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan NIK melalui layanan pemerintah yang tersedia.
Meski demikian penggunaan desil sebagai penentu mutlak kelayakan penerima bantuan tetap menjadi sorotan tajam. Relativitas data desil dikhawatirkan tidak mampu mencerminkan kondisi ekonomi riil seseorang secara akurat sehingga berisiko menciptakan kesenjangan baru di tengah masyarakat yang membutuhkan.
Tinggalkan komentar