55 NEWS – Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan dengan merevisi sejumlah program kerja pemerintah tahun 2025, yang salah satunya adalah rencana kenaikan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI/Polri, hingga pejabat negara. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mulai berlaku sejak 30 Juni 2025.
Related Post
Kenaikan gaji ini menjadi salah satu poin penting dalam lampiran Perpres, bagian dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat. "Keenam, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara," demikian bunyi poin keenam beleid tersebut. Keputusan ini menjadi sorotan karena dalam Perpres sebelumnya, yakni Perpres Nomor 109 Tahun 2024, rencana kenaikan gaji pejabat negara belum tercantum.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para abdi negara, sekaligus memacu kinerja mereka dalam melayani masyarakat. Pemerintah berharap, dengan adanya peningkatan gaji, ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara akan semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara.
Selain kenaikan gaji, Presiden Prabowo juga menetapkan pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai program prioritas. BPN diharapkan mampu mendongkrak rasio penerimaan negara hingga 23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target ini lebih ambisius dibandingkan regulasi sebelumnya, yang hanya menyebutkan optimalisasi penerimaan negara tanpa angka yang jelas. Pembentukan BPN ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dan program-program prioritas lainnya.
Keputusan Presiden Prabowo ini tentu membawa angin segar bagi para ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan kenaikan gaji ini sejalan dengan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pembentukan BPN juga harus diiringi dengan reformasi birokrasi dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar