55 NEWS – Menteri BUMN, Erick Thohir, mengambil langkah berani dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan rumah tangga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini tak lepas dari dinamika pengelolaan BUMN yang semakin kompleks, terutama setelah berlakunya UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025 dan munculnya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap BUMN.
Related Post
Erick Thohir menegaskan perlunya kerja sama dan konsultasi intensif dengan KPK. Hal ini penting agar Kementerian BUMN dapat menjalankan penugasan dan pola kerja baru sesuai UU BUMN terbaru secara optimal. "Tugas BUMN kini semakin kompleks. Dengan masih menguasai saham Seri A, kami tak hanya mendorong percepatan, tapi juga berperan dalam persetujuan dividen, merger, dan penutupan BUMN," ungkap Erick Thohir pada Rabu (30/4/2025), didampingi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.
Lebih lanjut, Erick menjelaskan bahwa kerja sama dengan KPK sangat penting untuk mengawal harapan Presiden Prabowo Subianto agar BPI Danantara menjadi pengelola investasi yang sukses dan sehat. Sistem pengawasan yang lebih ketat dan sesuai UU BUMN terbaru mutlak diperlukan.
UU BUMN yang baru memang membawa perubahan signifikan. Direksi dan komisaris BUMN tak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara, sehingga perlu adanya definisi turunan yang jelas. Pengawasan terhadap BPI Danantara juga menjadi sorotan utama, mengingat harapan Presiden Prabowo agar Danantara mampu mengelola kekayaan negara secara maksimal. Langkah Erick Thohir ini mengindikasikan adanya potensi masalah yang perlu diantisipasi dan ditangani secara serius. Apakah ada potensi penyimpangan yang dikhawatirkan? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
Editor: Akbar Soaks
Tinggalkan komentar