55 NEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkapkan alasannya mengancam pembekuan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Langkah tegas ini diambil sebagai respons terhadap citra buruk Bea Cukai di mata publik, media, bahkan hingga pimpinan negara. Pemicunya adalah serangkaian kasus yang melibatkan oknum pegawai Bea Cukai.
Related Post
Purbaya mengakui bahwa kepercayaan terhadap Bea Cukai sedang berada di titik nadir. Ia bahkan telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap lembaga tersebut. "Saya sudah minta waktu Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan, (berikan) waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai," tegas Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025).
Menurut Purbaya, ada beberapa masalah mendesak yang harus segera ditangani di Bea Cukai. Salah satunya adalah praktik under-invoicing ekspor, di mana nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari yang sebenarnya. Selain itu, maraknya barang ilegal yang masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi juga menjadi sorotan utama. "Ada juga barang-barang yang ilegal masuk yang enggak ketahuan segala macam. Orang kan nuduh, katanya Bea Cukai main segala macam," ungkapnya.
Meskipun belum bisa memastikan kebenaran tuduhan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa Kemenkeu telah melakukan investigasi internal dan menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya adalah perbedaan data ekspor-impor antara Indonesia dan negara mitra dagang, seperti China.
Purbaya mencontohkan, "Kita sudah investigasikan ada katanya ekspor dari mana? Chinanya besar apa, total ekspornya enggak sama dengan total impornya gitu. Dari China ke Indonesia atau dari Indonesia ke Cina," jelasnya. Ia menambahkan bahwa perbedaan data ini bisa disebabkan oleh jalur perdagangan yang tidak langsung, misalnya melalui Singapura. Namun, ia meyakini bahwa dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, perbedaan tersebut tidak akan terlalu signifikan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar