55 NEWS – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN), Nusron Wahid, mengumumkan sebuah inisiatif monumental yang berpotensi mengubah lanskap properti dan permukiman di Indonesia. Dalam sebuah rapat koordinasi penting, Nusron menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengalokasikan lahan seluas 129 ribu hektare guna mendukung pembangunan kawasan hunian vertikal modern dan pengembangan kota-kota satelit baru yang terintegrasi. Langkah strategis ini digadang-gadang sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi defisit perumahan dan memacu pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Related Post
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Kamis, 16 April 2026, Menteri Nusron memaparkan bahwa potensi lahan masif ini tersebar di berbagai wilayah strategis, meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Dari total indikasi lahan yang telah teridentifikasi mencapai 129.764 hektare, sekitar 37.709 hektare di antaranya dinilai sangat potensial dan siap untuk segera dimanfaatkan. "Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektar," jelas Menteri Nusron, seperti dikutip dari laporan 55tv.co.id.
Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, akan memprioritaskan pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan, khususnya bagi segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kerap kesulitan mengakses perumahan layak. Sementara itu, untuk pengembangan kota satelit, disiapkan lahan dengan skala yang jauh lebih luas. Kebutuhan lahan untuk setiap lokasi kota satelit diperkirakan minimal antara 30 hingga 120 hektare, bahkan untuk pengembangan kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektare atau lebih. Kebijakan ini mencerminkan visi pemerintah untuk menciptakan permukiman yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, turut mengapresiasi ketersediaan lahan ini sebagai faktor penentu keberhasilan Program Sejuta Rumah, yang kini berevolusi menjadi "Program 3 Juta Rumah." Maruarar menekankan bahwa ketersediaan lahan adalah kunci utama dalam merealisasikan target ambisius tersebut. "Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," tegas Maruarar, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam mencapai tujuan nasional.
Inisiatif besar ini tidak hanya berpotensi mereduksi angka backlog perumahan, tetapi juga diharapkan menjadi katalisator bagi sektor properti, konstruksi, dan industri terkait lainnya. Dengan adanya alokasi lahan yang jelas dan terencana, investor akan memiliki kepastian yang lebih besar, memicu gelombang investasi baru, penciptaan lapangan kerja, dan pada akhirnya mendorong percepatan roda ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar