55tv.co.id – Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria baru-baru ini mengurai kesalahpahaman publik terkait keterlibatan Bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam skema penyaluran kredit untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dony dengan tegas membantah anggapan bahwa pendanaan masif ini berpotensi membebani atau mengancam stabilitas keuangan bank-bank pelat merah.
Dony menjelaskan, skema pembiayaan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari inisiatif strategis pemerintah. Yang terpenting, seluruh fasilitas kredit ini dilengkapi dengan jaminan tertulis resmi dari Kementerian Keuangan. Ini memastikan bahwa Himbara memiliki perlindungan penuh dan tidak akan menghadapi risiko kewajiban berlebih atau gagal bayar.
Ia juga menyoroti kabar yang beredar luas, yang menyebutkan bahwa komitmen pendanaan ini dapat mengganggu likuiditas portofolio Himbara. "Ini perlu diluruskan. Kami memberikan kredit atas dasar jaminan dari pemerintah. Hal ini harus jelas," tegas Dony saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta. Ia menekankan pentingnya memahami struktur mitigasi risiko pembiayaan KDKMP secara proporsional.
Dony menegaskan bahwa spekulasi mengenai dampak negatif terhadap Himbara sama sekali tidak berdasar. "Tidak ada kaitannya, karena Himbara memegang jaminan. Jadi, jangan sampai dipolitisasi seolah Himbara akan mengalami default, itu tidak mungkin karena kami dijamin," ujarnya. Sebagai pelaksana program pemerintah, Himbara memiliki kepastian klaim apabila terjadi kendala dalam pengembalian pinjaman di tingkat operasional.
"Ketika kami menyalurkan kredit, itu memang dijamin oleh Menteri Keuangan. Jadi, kami tinggal mengeksekusi jaminannya," jelas Dony. Ia mengimbau agar publik melihat kebijakan ini secara utuh, menghindari pemotongan informasi yang dapat memperkeruh persepsi tentang stabilitas bank BUMN. Dony memastikan, bagi Himbara, tidak ada risiko karena adanya jaminan tertulis yang menanggung seluruh kewajiban.
Tinggalkan komentar