55 NEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan ketegasan sikapnya terhadap praktik thrifting atau penjualan baju bekas impor ilegal di Indonesia. Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2025 di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025), Purbaya menyatakan tidak akan mentolerir masuknya barang-barang ilegal tersebut ke tanah air.
Related Post
"Saya tidak peduli thrifting, pokoknya baju bekas ilegal masuk, kita tutup rapat!" tegas Purbaya di hadapan para pengusaha yang hadir.
Purbaya menjelaskan bahwa pemberantasan barang ilegal merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk melindungi pasar domestik. Dengan menutup celah masuknya produk-produk ilegal, diharapkan pelaku usaha dalam negeri dapat memperluas pangsa pasar mereka dan meningkatkan penjualan.
"Habis ini baja, habis itu sepatu, dan yang lain-lain. Tapi kalau sukses, jangan lupa bayar pajak, kan sama-sama senang," ujar Purbaya, mengingatkan para pengusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan setelah pemberantasan barang ilegal berhasil dilakukan.
Menurut Purbaya, dominasi produk asing di pasar domestik menghambat pertumbuhan bisnis lokal. Hal ini menyebabkan pengusaha dalam negeri kesulitan untuk berkembang dan memperoleh keuntungan yang optimal. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menjaga perbatasan dari masuknya barang-barang ilegal.
"Kalau domestic demand-nya dikuasai asing, buat apa? Yang untung ya pengusaha asing. Jadi langkah saya adalah menjaga border kita dari barang-barang ilegal," imbuhnya.
Purbaya menekankan bahwa sektor swasta memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia juga membandingkan paradigma pembangunan ekonomi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang memiliki pendekatan yang berbeda.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar