55 NEWS – Kantor Staf Presiden (KSP) bergerak cepat menanggapi polemik impor Bahan Bakar Minyak (BBM) satu pintu yang kini dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero). Kepala KSP, Muhammad Qodari, menyatakan pihaknya akan melakukan kajian mendalam terkait kebijakan tersebut. Hasil kajian ini nantinya akan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan.
Related Post
Kebijakan impor BBM satu pintu yang digagas oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuai berbagai reaksi di masyarakat. Kekhawatiran muncul seiring dengan indikasi kelangkaan BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. Bahkan, Menteri ESDM menyarankan SPBU swasta untuk berkolaborasi dengan Pertamina jika mengalami kekurangan pasokan.
Qodari menekankan bahwa pemerintah memiliki niat baik dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, ia menyadari bahwa kompleksitas masalah sosial dan banyaknya pihak yang terlibat dapat menimbulkan implikasi yang tidak diinginkan.
"Kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik. Tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan," ujar Qodari di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Qodari berharap kajian yang dilakukan KSP dapat mengidentifikasi potensi masalah sejak awal, sehingga dapat meminimalisir pro dan kontra, serta mencegah kerugian di kemudian hari. "Mudah-mudahan kita akan membangun suatu mekanisme dimana blind spot-blind spot itu bisa diidentifikasi dari awal, sehingga tidak menjadi pro kontra, kontroversi atau kerugian di kemudian hari," pungkasnya.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar