55 NEWS – Asian Shipowners Association (ASA) menyoroti sejumlah isu krusial yang mengancam stabilitas industri pelayaran global. Dalam Rapat Umum Tahunan (AGM) ke-34 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025), ASA menyerukan persatuan di antara pemilik kapal di Asia untuk memperkuat kolaborasi, mempercepat dekarbonisasi, dan mendorong inovasi demi membangun industri maritim yang tangguh dan berkelanjutan.
Related Post
Isu-isu utama yang menjadi perhatian ASA meliputi perlindungan kesehatan mental pelaut, pentingnya batasan tanggung jawab dalam pelayaran, keamanan maritim, serta upaya menjaga prinsip perdagangan bebas dan persaingan usaha yang sehat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua ASA, Carmelita Hartoto, menekankan peran sentral Asia dalam membentuk masa depan industri pelayaran global. "Kita harus berkomitmen untuk mendorong kolaborasi, mempercepat inisiatif dekarbonisasi, dan merangkul inovasi guna membangun industri maritim yang tangguh dan visioner," ujarnya.
Salah satu isu mendesak adalah kesehatan mental awak kapal. Pelaut, sebagai tulang punggung perdagangan global, seringkali harus menghadapi isolasi berkepanjangan dan perpisahan dengan keluarga. Kondisi ini meningkatkan risiko kecemasan dan depresi, yang dapat berujung pada masalah kesehatan mental yang serius.
Amandemen terhadap Maritime Labour Convention (MLC) 2006, yang diadopsi pada April 2025, merupakan langkah positif dalam menangani isu ini. Amandemen tersebut menetapkan pelaut sebagai pekerja kunci, memperkuat ketentuan pemulangan, menerapkan kebijakan cuti darat bebas visa, serta memperkuat langkah-langkah anti-bullying dan anti-pelecehan. ASA mengapresiasi amandemen ini dan menyerukan aksi bersama untuk mengintegrasikan perlindungan kesehatan mental ke dalam praktik industri.
Isu krusial lainnya adalah batasan tanggung jawab dalam industri pelayaran global. ASA menegaskan bahwa pembatasan tanggung jawab sangat penting untuk menjaga masa depan perdagangan maritim internasional. Insiden besar baru-baru ini yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur parah serta proses hukum kompleks telah memicu peringatan tentang risiko jika prinsip ini diabaikan.
Pembatasan tanggung jawab bukan sekadar masalah teknis hukum, melainkan fondasi perdagangan maritim. Dengan menetapkan batas tanggung jawab yang wajar bagi pemilik dan pengelola kapal, prinsip ini memungkinkan mereka beroperasi dengan keyakinan dan kepastian, menjaga kelancaran rantai pasok global. Melemahkan atau menghapuskan batasan tanggung jawab akan meningkatkan biaya, menghambat investasi, dan mengganggu kelayakan asuransi dalam operasional pelayaran, yang pada akhirnya berdampak negatif pada konsumen di seluruh dunia.
ASA mendesak regulator dan pemangku kepentingan untuk memahami bahwa pembatasan tanggung jawab bukanlah celah untuk menghindari tanggung jawab, melainkan perlindungan yang dirancang untuk mendukung keadilan dan stabilitas ekonomi. ASA tetap berkomitmen untuk menjalin dialog konstruktif, namun meyakini bahwa menjaga keberlangsungan prinsip pembatasan tanggung jawab sangat penting bagi ketahanan dan kemakmuran industri pelayaran di Asia dan dunia.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar