55 NEWS – Kabar baik menyelimuti awal tahun 2026 bagi jutaan peserta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan tidak akan mengalami kenaikan pada Januari 2026, memberikan angin segar di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Keputusan ini menjadi penantian banyak pihak, terutama di tengah kebutuhan akan jaminan kesehatan yang merata dan terjangkau.
Related Post
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas mengonfirmasi bahwa kebijakan tarif iuran BPJS Kesehatan akan tetap dipertahankan sesuai skema yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang berlaku saat ini. Langkah ini diambil sambil pemerintah terus mencermati dan memantau stabilitas serta pertumbuhan kondisi ekonomi nasional. Konsistensi dalam kebijakan iuran ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dalam merencanakan keuangan mereka terkait akses layanan kesehatan.
Dengan demikian, bagi seluruh golongan peserta, besaran kontribusi bulanan BPJS Kesehatan per Januari 2026 tidak akan mengalami pergeseran. Stabilitas ini diharapkan dapat meringankan beban finansial masyarakat dan dunia usaha, sekaligus menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional. Berikut adalah rincian skema iuran yang tetap berlaku:
Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
- PNS, TNI, Polri, dan Pejabat Negara: Bagi kelompok ini, perhitungan iuran ditetapkan sebesar 5% dari gaji atau upah bulanan. Dari persentase tersebut, 4% menjadi tanggung jawab pemberi kerja, sementara 1% sisanya dibayarkan oleh peserta secara mandiri. Skema ini bertujuan untuk memastikan partisipasi aktif dari kedua belah pihak dalam pembiayaan jaminan kesehatan.
- PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta: Skema serupa juga diterapkan untuk PPU yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun sektor swasta. Total iuran sebesar 5% dari upah atau gaji akan dibagi dengan proporsi yang sama: 4% ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja, dan 1% menjadi kewajiban peserta. Hal ini mencerminkan prinsip gotong royong antara pekerja dan pemberi kerja dalam sistem jaminan sosial.
- Iuran Keluarga Tambahan (Anak Keempat dan Seterusnya): Untuk iuran anggota keluarga tambahan, yang mencakup anak keempat dan seterusnya, besaran kontribusi dihitung sebesar 1% dari gaji atau upah per orang. Seluruh biaya ini sepenuhnya menjadi tanggungan peserta. Kebijakan ini memastikan bahwa perlindungan kesehatan dapat diperluas hingga seluruh anggota keluarga, dengan penyesuaian untuk tanggungan tambahan.
Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan di awal tahun 2026 ini menunjukkan komitmen dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi makro. Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan ini dapat diakses melalui portal resmi 55tv.co.id.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar