55tv.co.id – Mimpi memiliki hunian terjangkau di tengah hiruk pikuk perkotaan kini bukan lagi sekadar angan. Ketersediaan tempat tinggal bersubsidi di area urban ternyata memiliki satu kunci utama yang berhasil diungkap. Strategi ini berpusat pada pemanfaatan aset milik negara atau Badan Usaha Milik Negara BUMN sebagai fondasi pembangunan.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Fahri Hamzah baru-baru ini menyoroti skema vital ini. Menurutnya penggunaan lahan milik pemerintah atau BUMN menjadi satu-satunya jalan untuk mewujudkan perumahan rakyat di kawasan metropolitan. Langkah ini krusial untuk memangkas salah satu komponen biaya terbesar dalam proyek properti perkotaan yakni akuisisi lahan. Dengan demikian harga jual unit dapat ditekan agar tetap ekonomis bagi masyarakat luas.
"Jika kita ingin menjalankan mandat kepala negara maka pembangunan hunian rakyat harus berdiri di atas tanah yang harganya sangat rendah atau bahkan bisa dinolkan" ujar Fahri beberapa waktu lalu. Pendekatan ini adalah inti dari upaya pemerintah memastikan akses perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai contoh nyata proyek Tower Alunia berdiri megah di atas tanah milik Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran PPKK. Lahan tersebut diberikan dengan valuasi sekitar satu juta rupiah per meter persegi. Angka ini jauh di bawah harga pasar properti di Jakarta yang selangit. Kondisi ini memungkinkan Perumnas sebagai pengembang untuk menawarkan unit rumah subsidi dengan banderol yang jauh lebih rendah dibandingkan harga normal di ibu kota.
"Seperti yang disampaikan sebelumnya tanah dari PPKK atau Otorita Kemayoran dihargai sekitar satu juta rupiah per meter. Ini adalah harga yang tidak mungkin ditemukan untuk tanah di Jakarta. Namun dengan harga itulah pengembang bisa menurunkan harga jual hunian sehingga lebih banyak warga yang mampu membeli" jelas Fahri. Model seperti ini diharapkan dapat direplikasi untuk menjawab kebutuhan perumahan rakyat di berbagai kota besar lainnya.
Tinggalkan komentar