Maaf Menaker! Geger Bantuan Hari Raya Ojol, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Maaf Menaker!  Geger Bantuan Hari Raya Ojol, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

55 NEWS – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menyampaikan permohonan maaf kepada para pengemudi ojek online (ojol) terkait polemik penyaluran Bantuan Hari Raya (BHR) yang dinilai kurang maksimal. Pernyataan permintaan maaf ini disampaikan langsung oleh Menaker Yassierli di Jakarta, Kamis (8/7/2025). "Saya dan Pak Wamen (Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer) juga mohon maaf kalau BHR kemarin itu belum optimal," ujarnya.

COLLABMEDIANET

Pernyataan ini muncul sebagai respon atas kekecewaan yang meluas di kalangan pengemudi ojol terkait mekanisme dan penyaluran BHR. Menaker menjelaskan bahwa proses diskusi mengenai BHR telah berlangsung beberapa bulan sebelum Lebaran. Proses panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini, menurutnya, tidak serta merta menghasilkan keputusan yang sempurna. "Segala sesuatu itu ada prosesnya," tambahnya.

Maaf Menaker!  Geger Bantuan Hari Raya Ojol, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Menaker menekankan bahwa inti dari program BHR adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap para pekerja ojol di momen hari raya keagamaan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa BHR merupakan implementasi kearifan lokal yang tidak lazim diterapkan perusahaan-perusahaan Barat. Oleh karena itu, pemberian BHR tidak mengacu pada regulasi khusus, melainkan berdasarkan imbauan pemerintah kepada perusahaan aplikasi ojek online. "Alhamdulillah, satu langkah sudah berjalan," tutupnya, seperti dikutip dari 55tv.co.id.

Pernyataan maaf dari Menaker ini menimbulkan pertanyaan baru. Apakah imbauan pemerintah tersebut efektif? Bagaimana mekanisme pengawasan penyaluran BHR agar lebih transparan dan akuntabel? Dan, apa langkah konkret pemerintah selanjutnya untuk memastikan program serupa di masa mendatang berjalan lebih optimal dan memenuhi harapan para pengemudi ojol? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menunggu jawaban yang jelas dari pemerintah. Ke depannya, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial sangat krusial untuk mencegah polemik serupa terulang.

Editor: Akbar Soaks

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar