55tv.co.id – Kabar mengejutkan datang dari kancah politik nasional setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia. Langkah besar ini dilakukan Gibran dengan menyampaikan surat pengunduran diri tersebut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan ini memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat, terutama mengenai status keuangan dan hak-hak yang akan ia terima setelah tidak lagi menjabat di kursi pimpinan negara.
Meski telah melepaskan jabatan strategisnya, Gibran dipastikan tidak akan kehilangan seluruh fasilitas finansialnya. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, mantan Wakil Presiden tetap memiliki hak untuk menerima uang pensiun yang akan mengalir seumur hidup. Hal ini menjadi perhatian publik mengingat besaran nominal yang akan diterima oleh seorang mantan pemimpin negara sangatlah signifikan.
Landasan hukum mengenai hak keuangan ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 6 undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa setiap proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Status "dengan hormat" inilah yang menjadi kunci utama bagi Gibran untuk tetap mendapatkan hak pensiunnya.
Lebih lanjut, Pasal 6 Ayat (1) dalam regulasi tersebut menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dari jabatannya dengan hormat berhak memperoleh uang pensiun. Tidak hanya itu, besaran nominal yang akan diterima pun tidak sembarangan. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2), besaran pensiun pokok yang akan diterima adalah sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat.
Untuk memahami seberapa besar angka yang akan diterima Gibran, perlu dilihat kembali struktur gaji pejabat negara. Sebagai Wakil Presiden, gaji pokok yang diterima setara dengan empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya selain Presiden dan Wakil Presiden. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, standar gaji pokok tertinggi saat ini diberikan kepada pimpinan lembaga tinggi negara seperti Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan Mahkamah Agung (MA).
Dengan skema perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tunjangan dan uang pensiun yang akan diterima Gibran pasca pengunduran dirinya akan sangat besar, mengingat basis perhitungannya adalah empat kali lipat dari standar gaji tertinggi pejabat negara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masa jabatannya berakhir lebih cepat, negara tetap menjamin kesejahteraan finansial bagi mantan Wakil Presiden melalui skema pensiun seumur hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Tinggalkan komentar