Misteri Perairan Ujung Kulon Masuk Peta Tambang

Misteri Perairan Ujung Kulon Masuk Peta Tambang

55tv.co.id – Publik sempat dikejutkan dengan kabar mengenai masuknya kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Isu ini memicu kekhawatiran mengenai kelestarian ekosistem di salah satu kawasan konservasi paling penting di Indonesia tersebut. Menanggapi kegaduhan yang berkembang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memberikan klarifikasi mendalam mengenai kronologi dan status hukum wilayah tersebut.

COLLABMEDIANET

Berdasarkan keterangan resmi, penetapan wilayah perairan di sekitar TNUK bukanlah sebuah keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Proses administratif ini ternyata telah berlangsung cukup panjang, bahkan sejak satu dekade silam. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengungkapkan bahwa akar permasalahan ini bermula dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2013. Saat itu, Pemprov Banten mengajukan usulan wilayah pertambangan yang mencakup area perairan laut di wilayah Banten.

Misteri Perairan Ujung Kulon Masuk Peta Tambang
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Meski usulan tersebut sempat dikecualikan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, proses pengusulan kembali terus berjalan. Pada November 2015, melalui surat resmi dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, wilayah perairan di sekitar TNUK kembali diusulkan untuk masuk ke dalam peta WUP. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar hukum bagi penetapan wilayah tersebut dalam berbagai regulasi berikutnya.

Rentetan regulasi tersebut meliputi Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 terkait penetapan wilayah pertambangan di Pulau Jawa dan Bali, hingga Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 mengenai Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Terbaru, melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, aturan tersebut diperbarui dengan beberapa perbaikan ketentuan sesuai usulan pemerintah daerah.

Namun, Kementerian ESDM memberikan penegasan penting untuk meredam kepanikan masyarakat. Dwi Anggia memastikan bahwa kawasan inti Taman Nasional Ujung Kulon sama sekali tidak termasuk dalam wilayah pertambangan. Wilayah yang masuk dalam peta WUP hanyalah sebagian area perairan laut yang berada di sekitar kawasan taman nasional, bukan di dalam zona konservasi itu sendiri.

Lebih lanjut, pihak kementerian menekankan perbedaan mendasar antara penetapan wilayah usaha dengan pemberian izin operasional. Penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional berdasarkan data geologi yang menunjukkan adanya potensi mineral di perairan tersebut. Hal ini tidak serta-merta berarti aktivitas penambangan dapat langsung dilakukan.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Hingga saat ini, tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik di perairan sekitar maupun di dalam kawasan TNUK itu sendiri," tegas Dwi Anggia di Jakarta. Dengan demikian, penetapan ini murni merupakan langkah pemetaan strategis negara dan bukan merupakan lampu hijau bagi perusahaan tambang untuk mulai beroperasi di area sensitif tersebut.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar