55tv.co.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan tengah bergerak cepat untuk membedah persoalan finansial yang menyelimuti proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang lebih dikenal dengan nama Whoosh. Fokus utama saat ini adalah melakukan kajian mendalam terkait skema penyelesaian kewajiban utang pembiayaan proyek tersebut agar tidak menjadi beban jangka panjang bagi negara.
Proses ini bukan sekadar hitung-hitungan angka biasa, melainkan sebuah upaya komprehensif yang melibatkan berbagai lembaga tinggi negara. Kementerian Keuangan dilaporkan sedang menjalin koordinasi intensif dengan Badan Pengelola (BP) BUMN, Danantara, serta sejumlah kementerian terkait lainnya. Langkah ini diambil untuk menuntaskan proses pengalihan saham serta melakukan uji tuntas (due diligence) yang mencakup aspek hukum dan valuasi aset secara menyeluruh.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita Manthovani, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan target waktu yang jelas dalam penyelesaian kajian ini. Ia menargetkan seluruh rangkaian uji tuntas tersebut dapat rampung sepenuhnya pada Desember 2026 mendatang. Hasil dari kajian mendalam ini nantinya akan menjadi fondasi atau landasan hukum yang sangat krusial dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) khusus mengenai penanganan proyek Whoosh.
"Hingga saat ini, kami di Kementerian Keuangan masih terus berkoordinasi dengan pihak BP BUMN, Danantara, dan kementerian terkait. Fokus kami adalah pada pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) serta melakukan uji tuntas dari sisi valuasi maupun aspek hukum. Kami menargetkan proses ini selesai pada Desember 2026 agar dapat memperkuat rancangan Perpres yang sedang disusun," jelas Evita dalam keterangannya pada konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).
Lebih lanjut, Evita memberikan penegasan bahwa prioritas pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan kesehatan fiskal. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendampingi operasional kereta cepat agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan tidak terganggu. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan bahwa pengelolaan kewajiban pembiayaan proyek ini dilakukan secara terukur dan hati-hati, sehingga tidak akan memberikan tekanan atau beban tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terkait isu mengenai kemungkinan adanya perubahan jangka waktu pinjaman (tenor) atau upaya restrukturisasi skema utang proyek Whoosh, pihak Kementerian Keuangan memilih untuk bersikap hati-hati. Evita menyatakan bahwa segala bentuk keputusan strategis mengenai penyesuaian skema pembiayaan tersebut masih sangat bergantung pada hasil akhir dari proses uji tuntas yang sedang berjalan. Dengan demikian, pemerintah ingin memastikan setiap langkah yang diambil memiliki dasar data yang valid dan kuat secara hukum.
Tinggalkan komentar