55tv.co.id – Proyek ambisius pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan signifikan, terutama pada sektor infrastruktur lembaga negara. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) baru saja merilis laporan terbaru mengenai progres pembangunan gedung-gedung vital yang akan menjadi rumah bagi lembaga legislatif dan yudikatif di masa depan.

Related Post
Berdasarkan data terkini, pembangunan kawasan perkantoran untuk para wakil rakyat dan lembaga hukum menunjukkan angka yang cukup menjanjikan. Secara keseluruhan, progres pembangunan gedung perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif saat ini telah menyentuh angka 25,40 persen hingga 32,83 persen.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memaparkan rincian capaian fisik di kawasan legislatif. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembangunan Gedung DPD RI yang kini telah mencapai progres 22,75 persen. Menyusul di belakangnya, pembangunan Gedung MPR RI tercatat sudah berjalan sejauh 24,33 persen.
Sementara itu, untuk menunjang fungsi parlemen, pembangunan dua gedung utama yakni Gedung DPR I dan Gedung DPR II masing-masing telah mencapai angka 21,91 persen dan 21,66 persen. Tak hanya itu, pembangunan Gedung Sidang Paripurna yang akan menjadi pusat pengambilan keputusan penting juga telah mencatatkan progres fisik sebesar 20,25 persen. Menariknya, infrastruktur pendukung seperti akses jalan di kawasan legislatif justru menunjukkan kemajuan yang lebih pesat, yakni mencapai 41,49 persen.
Beralih ke kawasan yudikatif, pembangunan infrastruktur hukum juga tidak kalah progresif. Pembangunan Gedung Mahkamah Agung (MA) beserta Plaza Keadilan saat ini berada di angka 26,52 persen. Di sisi lain, pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) telah mencapai progres sebesar 25,27 persen. Untuk akses mobilitas di area ini, pembangunan jalan kawasan yudikatif mencatatkan angka yang cukup tinggi, yakni 46,69 persen.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menegaskan bahwa seluruh rangkaian pembangunan gedung perkantoran tersebut masih berjalan dalam koridor target yang telah ditetapkan. Meski demikian, ia memberikan instruksi tegas kepada para pelaksana proyek untuk terus meningkatkan intensitas pekerjaan di lapangan. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh target besar dapat tercapai tepat waktu pada akhir tahun 2026.
"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami tetap harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai rencana," ungkap Aswin dalam keterangan resminya.
Selain fokus pada gedung pemerintahan, OIKN juga tengah mengawasi perkembangan investasi swasta di kawasan tersebut. Salah satunya adalah proyek kawasan terpadu milik PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal Tiongkok ini telah memulai langkah konstruksi sejak Juli 2026 dengan nilai investasi fantastis mencapai Rp1,25 triliun.
Dalam pengembangannya, Basuki Hadimuljono secara aktif memberikan arahan terkait standar desain bangunan hingga rencana pengembangan investasi jangka panjang. Otorita IKN menekankan bahwa kualitas konstruksi dan estetika desain harus menjadi prioritas utama agar bangunan yang dihasilkan tidak hanya fungsional, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan pasar dan standar internasional.








Tinggalkan komentar