55tv.co.id – Fenomena penumpukan ratusan unit kendaraan operasional milik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, kini tengah menjadi sorotan tajam. Keberadaan armada yang menggunung di lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut memicu kekhawatiran akan potensi pemborosan aset negara dan munculnya masalah sosial baru jika tidak segera ditangani dengan serius.

Related Post
Menanggapi situasi tersebut, Ombudsman Republik Indonesia memberikan peringatan keras agar aset-aset kendaraan tersebut tidak dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan. Anggota Ombudsman, Radian Syam, menekankan pentingnya langkah cepat dari pihak terkait agar kendaraan-kendaraan tersebut tidak berakhir menjadi barang rongsokan yang terbengkalai. Menurutnya, penelantaran aset negara merupakan hal yang sangat dihindari karena dapat menimbulkan kerugian besar.

"Jangan sampai kemudian hal ini ditelantarkan karena ini kan juga nanti akan dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru," tegas Radian dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Radian menduga, penyebab utama dari penumpukan armada di Rorotan ini adalah belum optimalnya kinerja KDKMP di berbagai wilayah. Ia melihat adanya ketidaksiapan operasional di lapangan, sehingga kendaraan-kendaraan yang seharusnya sudah mulai bekerja dan melayani masyarakat justru hanya terparkir diam di satu lokasi. Ia pun mendesak agar manajemen KDKMP segera melakukan percepatan operasional agar fungsi kendaraan tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara nyata.
"Kami mendorong segeranya beroperasi KDKMP. Mungkin ini karena belum beroperasinya secara maksimal KDKMP yang ada di beberapa daerah, sehingga masih ada penumpukan-penumpukan kendaraan operasional," tambahnya.
Di sisi lain, persoalan ini juga menyentuh aspek penggunaan lahan milik pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan klarifikasi terkait keberadaan truk-truk KDKMP yang menempati lahan di wilayah Rorotan tersebut. Ia menegaskan bahwa penggunaan lahan tersebut tidak didasari oleh kontrak kerja sama resmi apa pun antara Pemprov DKI dengan pihak koperasi.
Pramono menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan tersebut sifatnya hanya darurat dan sementara untuk menampung kendaraan yang belum bisa digunakan. Ia memastikan bahwa tidak ada kesepakatan jangka panjang yang mengikat terkait penggunaan aset lahan milik Jakarta tersebut untuk kepentingan KDKMP.
"Kendaraan Kopdes yang ada di lahan itu, yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa hal itu bersifat sementara, sebenarnya tidak ada kerja sama. Tapi itu dilakukan parkir, tidak ada kerja sama," ujar Pramono saat memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Kini, publik menanti langkah konkret dari pengelola KDKMP untuk segera menggerakkan armada mereka. Jika penumpukan ini terus berlanjut tanpa ada kepastian operasional, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan teknis pada kendaraan serta pemborosan anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya.










Tinggalkan komentar