55 NEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengkritik efektivitas Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Menurutnya, Satgas BLBI justru lebih banyak menimbulkan keributan daripada menghasilkan perolehan aset yang signifikan bagi negara. Pernyataan ini disampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025) malam.
Related Post
Purbaya mempertanyakan relevansi pencekalan bepergian ke luar negeri terhadap para obligor BLBI, termasuk yang melibatkan nama besar seperti Tutut Soeharto, jika langkah tersebut tidak berbanding lurus dengan penarikan aset yang nyata. Ia bahkan secara spesifik menyoroti kasus Tutut Soeharto, menyatakan ketidak yakinannya bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri.
Lebih lanjut, Purbaya menyoroti ketidakjelasan hukum yang melingkupi kasus BLBI yang sudah berlangsung lama ini. Ia berpendapat, jika kasus tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, seharusnya aset-aset yang menjadi hak negara sudah berhasil diamankan sejak lama. "Kemungkinan juga, ini kan kasus lama. Kemungkinan juga enggak terlalu clear ini kasus hukumnya," ungkap Purbaya.
Pernyataan Menkeu ini memicu perdebatan baru mengenai strategi penanganan kasus BLBI. Apakah Satgas BLBI perlu dievaluasi ulang, atau justru membutuhkan dukungan lebih kuat untuk mengefektifkan penarikan aset? Publik kini menanti langkah konkret pemerintah dalam menuntaskan kasus yang telah lama menjadi duri dalam daging perekonomian Indonesia ini.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar