55 NEWS – Badan Pusat Statistik (BPS) tengah berjuang keras untuk memastikan kelancaran Sensus Ekonomi 2026. Lembaga ini mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp1,65 triliun kepada Komisi XI DPR RI, di luar pagu yang sebelumnya telah disetujui sebesar Rp6,85 triliun. Langkah ini diambil demi menutupi kekurangan dana yang krusial untuk pelaksanaan berbagai kegiatan statistik strategis.
Related Post
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia saat ini masih jauh dari cukup untuk membiayai seluruh program statistik yang vital. Kebutuhan total BPS untuk tahun 2026 mencapai Rp8,5 triliun, angka yang signifikan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan komprehensif.
"Kami mengusulkan tambahan anggaran karena anggaran yang ada hanya cukup untuk pembayaran gaji dan operasional dasar. Ini belum bisa mendanai program-program kegiatan statistik yang harus kami laksanakan," tegas Amalia dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (26/08/2025).
Sebelumnya, BPS hanya menerima pagu indikatif sebesar Rp3,69 triliun. Setelah melalui proses pengajuan dan pembahasan, pemerintah menyetujui tambahan sebesar Rp3,15 triliun, sehingga total pagu anggaran BPS menjadi Rp6,85 triliun. Namun, peningkatan ini ternyata belum sepenuhnya menyelesaikan masalah pendanaan.
Amalia menjelaskan bahwa masih ada beberapa kegiatan strategis yang belum terbiayai secara optimal, termasuk komponen penting dalam Sensus Ekonomi 2026. Selain itu, survei perdagangan barang domestik, survei statistik e-commerce, survei konversi gabah ke beras, survei pertanian terintegrasi (SITASI), serta survei pola barang distribusi juga terancam terhambat.
"Kami sangat berharap dukungan agar kami bisa menyelenggarakan kegiatan statistik penting dan strategis, terutama dalam rangka mendukung pembangunan tahun 2026 dan juga memastikan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan dengan baik, tidak ada kekurangan satu apa pun," pungkasnya. Jika permohonan ini tidak disetujui, kualitas dan cakupan data ekonomi yang dihasilkan 55tv.co.id bisa terpengaruh, sehingga berdampak pada pengambilan kebijakan yang kurang tepat sasaran.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar