55tv.co.id – Kabar terbaru datang dari peta kekuatan pasar modal global terkait posisi Indonesia. Penyedia indeks ternama dunia, FTSE Russell, secara resmi memutuskan untuk tetap mempertahankan status Indonesia dalam klasifikasi Secondary Emerging Market. Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa Indonesia tidak dimasukkan ke dalam daftar pemantauan atau watch list dalam tinjauan terbaru mereka.

Related Post
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, memberikan pernyataan resmi. Ia menegaskan bahwa pihak bursa sangat menghormati segala bentuk keputusan yang diambil oleh penyedia indeks global. Menurutnya, setiap lembaga memiliki kewenangan dan independensi penuh dalam mengevaluasi serta menetapkan kebijakan terkait pasar modal di suatu negara.

Jeffrey menjelaskan bahwa BEI tidak akan tinggal diam. Sebaliknya, bursa akan terus bergerak maju melakukan berbagai reformasi struktural. Fokus utama dari langkah ini adalah untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih transparan, memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, serta didukung oleh sistem pengawasan yang jauh lebih efektif.
"Kami berkomitmen untuk terus melakukan reformasi demi menghadirkan transparansi yang lebih baik, likuiditas yang lebih tinggi, serta pengawasan yang lebih efektif bagi seluruh pelaku pasar," ungkap Jeffrey dalam keterangannya di Jakarta.
Langkah strategis ini sebenarnya merupakan bagian dari tiga pilar utama agenda reformasi pasar modal Indonesia. Ketiga pilar tersebut meliputi penguatan transparansi informasi, peningkatan likuiditas pasar, serta efektivitas pengawasan transaksi. Dengan keterbukaan informasi yang mumpuni, investor diharapkan dapat memahami dinamika pasar secara utuh, sementara likuiditas yang dalam serta pengawasan ketat akan menjaga integritas perdagangan tetap terjaga.
Dalam laporan bertajuk Indonesia – Index Treatment for the December 2026 Index Review, FTSE Russell sebenarnya memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah pembenahan transparansi yang telah dilakukan oleh otoritas pasar modal di tanah air. Namun, penyedia indeks tersebut memberikan catatan bahwa mereka masih memerlukan waktu tambahan untuk mengukur sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan tersebut di lapangan.
Beberapa poin yang menjadi perhatian utama adalah mengenai keterbukaan data pemegang saham, penguatan sistem pengawasan perdagangan, serta konsistensi dalam penegakan regulasi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi BEI untuk terus membuktikan kualitas pasar modal Indonesia.
Sebagai bentuk tindak lanjut, BEI kini tengah menyempurnakan pengawasan transaksi dan memperkuat tata kelola mekanisme High Shareholding Concentration (HSC). Salah satu langkah konkretnya adalah pembentukan Komite HSC yang mayoritas anggotanya terdiri dari pihak independen. Hal ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dalam memastikan perusahaan tercatat memenuhi ketentuan jumlah saham beredar di publik (free float) serta jumlah pemegang saham yang memadai.
Selain itu, BEI bekerja sama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk melengkapi data kepemilikan saham di atas 1 persen. Data tersebut kini dilengkapi dengan keterangan status pemegang saham, apakah mereka termasuk Pengendali atau Afiliasi Pengendali. Informasi mengenai konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi juga kini dipublikasikan secara terbuka guna mencegah potensi manipulasi pasar melalui pemeriksaan transaksi yang lebih ketat.
Dalam evaluasi terbaru untuk periode Desember 2026, FTSE Russell memutuskan untuk melanjutkan perlakuan indeks saham Indonesia sesuai dengan skema evaluasi pada September 2026. Penyesuaian rutin seperti pembaruan klasifikasi industri dan penghapusan saham yang tidak memenuhi kriteria tetap akan dijalankan secara berkala.










Tinggalkan komentar