55tv.co.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan langkah strategis dengan mendatangi kantor Bank Indonesia (BI) guna mempercepat realisasi program perumahan nasional. Kunjungan ini bertujuan untuk mendorong penyesuaian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) agar sektor perbankan memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam menyalurkan kredit perumahan.
Langkah berani ini diambil menyusul kondisi realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dinilai masih belum mencapai target optimal. Hingga memasuki kuartal ketiga tahun 2026, capaian program ini tercatat masih berada di bawah angka 50 persen, sebuah angka yang perlu segera dikejar agar target tahunan tidak meleset.
Berdasarkan data terbaru hingga 21 September 2026, realisasi penyaluran FLPP baru menyentuh angka 154.034 unit. Jika dibandingkan dengan target ambisius pemerintah sebesar 350.000 unit rumah pada tahun ini, maka capaian tersebut baru menyentuh sekitar 44 persen. Kesenjangan angka ini menjadi alasan utama mengapa koordinasi intensif dengan otoritas moneter menjadi sangat krusial.
Maruarar menekankan bahwa penguatan likuiditas perbankan dari Bank Indonesia sangat mendesak untuk dilakukan. Dengan adanya insentif likuiditas yang lebih kuat, diharapkan perbankan nasional dapat lebih agresif dan berani dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini menjadi kunci agar masyarakat kelas menengah ke bawah dapat segera memiliki hunian layak.
"Saat ini, realisasi pembiayaan perumahan telah mencapai Rp68 triliun dengan total penyaluran sebanyak 115.927 unit. Oleh karena itu, kami meminta dukungan penuh dari Bank Indonesia, baik melalui penguatan kebijakan maupun dukungan riset, agar target kita bisa tercapai," ujar Maruarar saat ditemui di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Lebih lanjut, Maruarar menjelaskan bahwa sektor perumahan bukan sekadar urusan membangun dinding dan atap, melainkan mesin penggerak ekonomi yang sangat masif. Ia mengutip visi Presiden Prabowo yang melihat sektor ini sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional yang melibatkan rantai pasok yang sangat panjang.
Menurutnya, ketika sebuah proyek perumahan berjalan, ekonomi akan bergerak di berbagai lini. Mulai dari penyediaan tenaga kerja seperti tukang bangunan, kontraktor, hingga pengembang. Tidak hanya itu, sektor ini juga menghidupkan profesi arsitek, sopir truk pengangkut material, hingga pedagang di toko bangunan.
"Sektor perumahan ini melibatkan ratusan produk industri, mulai dari semen, pasir, cat, hingga keramik. Jika sektor ini bergerak, maka ekonomi rakyat di akar rumput juga akan ikut terangkat secara signifikan," pungkasnya. Melalui sinergi antara Kementerian PKP dan Bank Indonesia, pemerintah berharap sisa target pembangunan di akhir tahun 2026 dapat terpenuhi dengan maksimal.
Tinggalkan komentar