55 NEWS – Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana yang mempertemukan sejumlah Kementerian/Lembaga serta perwakilan daerah terdampak, pada Selasa, 30 Desember 2025, diwarnai momen menarik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tak terduga melontarkan candaan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, menyinggung perihal ‘utang’ yang selama ini luput dari perhatiannya. Peristiwa ini membuka tabir mengenai dinamika pendanaan di balik layar percepatan penanganan infrastruktur pasca bencana.
Related Post
Momen tersebut bermula ketika Purbaya mendengarkan paparan Jenderal Maruli mengenai kendala pendanaan yang dihadapi TNI Angkatan Darat dalam upaya pembangunan jembatan darurat pasca bencana di beberapa wilayah Sumatera. Purbaya mengaku baru menyadari bahwa untuk mempercepat perbaikan infrastruktur vital tersebut, pihak TNI AD harus menanggung beban finansial awal atau bahkan ‘berutang’ terlebih dahulu. Sebuah mekanisme yang, menurut Purbaya, berbeda dari pemahamannya selama ini.
"Selama ini saya kira proses pencairan dana di balik layar berjalan tanpa hambatan melalui satu pintu, yakni BNPB. Kami di Kementerian Keuangan hanya bertugas membayarkan tagihan yang masuk," jelas Purbaya, mengindikasikan adanya celah informasi dalam koordinasi antar lembaga.
Ketidaktahuan Purbaya mengenai adanya tunggakan biaya pembangunan yang ditanggung TNI AD ini terungkap saat ia duduk berdampingan dengan Jenderal Maruli. Dengan nada berkelakar, Purbaya menyindir nasib tagihan yang belum terbayarkan tersebut. "Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya," ujar Purbaya, yang langsung disambut gelak tawa Jenderal Maruli dan seluruh peserta rapat.
Tak berhenti di situ, Purbaya kembali melontarkan pertanyaan jenaka mengenai jaminan dari utang-utang proyek jembatan tersebut. "Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?" tanya Purbaya. Dengan sigap dan singkat, Jenderal Maruli menjawab, "Ya tentara, Pak," sebuah jawaban yang kembali mengundang riuh tawa seisi ruangan, mencairkan suasana rapat yang serius.
Meskipun dilontarkan dalam suasana canda, interaksi antara Menkeu Purbaya dan KSAD Maruli ini secara tidak langsung menyoroti pentingnya sinkronisasi dan transparansi dalam mekanisme pendanaan antar lembaga pemerintah, khususnya dalam penanganan darurat bencana. Percepatan respons di lapangan seringkali membutuhkan fleksibilitas finansial, namun pemahaman yang seragam mengenai alur dan sumber pendanaan menjadi krusial untuk efisiensi dan akuntabilitas. Kejadian ini, yang dilaporkan oleh 55tv.co.id, menjadi pengingat bahwa di balik setiap proyek pembangunan, terdapat kompleksitas administrasi dan keuangan yang perlu terus disempurnakan demi pelayanan publik yang optimal.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar