55 NEWS – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan urgensi penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax. Langkah ini krusial untuk menjaga stabilitas fiskal negara, mengingat potensi tergerusnya alokasi anggaran publik jika harga Pertamax terus ditahan di bawah nilai keekonomiannya, demikian laporan 55tv.co.id.
Related Post
Fifi Aleyda Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, menjelaskan bahwa dinamika harga Pertamax tidak dapat dilepaskan dari fluktuasi harga minyak mentah global. "Kenaikan ini merupakan respons alami terhadap gejolak pasar energi dunia, yang dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik dan disrupsi rantai pasokan. Sebagai produk BBM nonsubsidi, Pertamax secara inheren mengikuti mekanisme harga pasar internasional," ujar Fifi pada Senin (15/6/2026), menanggapi pertanyaan publik mengenai kenaikan harga.
Fifi lebih lanjut menguraikan dampak makroekonomi jika harga Pertamax tidak disesuaikan. Menahan harga di bawah nilai keekonomian akan memaksa negara mengalokasikan subsidi yang membengkak, mengorbankan pos-pos anggaran vital. "Dana yang semestinya dapat diinvestasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas kesehatan, program bantuan sosial, atau proyek infrastruktur strategis, justru akan terkuras habis untuk menambal defisit harga BBM," tegasnya, menyoroti trade-off kebijakan fiskal yang harus dihadapi pemerintah.
Dalam konteks regional, Fifi memaparkan bahwa harga Pertamax di Indonesia masih tergolong kompetitif, bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, harga bensin dengan oktan setara RON 92 di Filipina mencapai sekitar Rp22.000 per liter, Laos melampaui Rp31.000 per liter, Thailand mendekati Rp29.000 per liter, Myanmar sekitar Rp25.000 per liter, dan yang paling mencolok, Singapura mencatat harga fantastis hingga Rp43.000 per liter. Data ini menunjukkan bahwa penyesuaian harga di Indonesia masih dalam koridor kewajaran pasar global.
Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya segmen ekonomi menengah ke bawah, dengan mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Harga Pertalite tetap stabil di angka Rp10.000 per liter, sementara Biosolar dibanderol Rp6.800 per liter, menunjukkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kebijakan fiskal dengan perlindungan sosial.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar