55 NEWS – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) baru-baru ini melayangkan usulan signifikan kepada pemerintah terkait perluasan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah susun (rusun) bersubsidi. Proposal ini mencakup perluasan cakupan hingga tipe 45, sebuah langkah yang berpotensi mengubah lanskap pembiayaan perumahan rakyat dan membuka akses lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Related Post
Heru Pudyo Nugroho, Komisioner BP Tapera, menggarisbawahi bahwa skema pembebasan PPN untuk rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) saat ini hanya berlaku untuk hunian dengan luasan di bawah tipe 45. Pembatasan ini, menurut Heru, tidak lagi relevan mengingat adanya rencana perluasan cakupan rusun dalam program pembiayaan subsidi perumahan yang akan mencakup unit hingga tipe 45.
"Kami memohon agar ada PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Sebab, pembebasan PPN untuk rumah dengan skema FLPP saat ini hanya mencakup luasan dari 21 hingga 36. Padahal, telah disepakati adanya perluasan untuk rumah susun, terutama hingga tipe 45," ujar Heru saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, seperti dilaporkan oleh 55tv.co.id pada Rabu (24/6/2026).
Lebih lanjut, Heru menyoroti bahwa batasan harga rumah yang saat ini berhak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN juga dinilai belum selaras dengan dinamika perkembangan harga rusun subsidi terbaru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini menciptakan disparitas yang perlu segera diatasi demi menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan memastikan program subsidi perumahan tetap efektif.
Oleh karena itu, BP Tapera secara aktif meminta dukungan dari Kementerian Keuangan untuk merealisasikan perluasan cakupan insentif fiskal ini. Heru menambahkan bahwa pihaknya telah diinstruksikan untuk menyusun desain anggaran yang komprehensif. Desain ini akan menjadi dasar perhitungan kebutuhan fiskal yang diperlukan apabila usulan perluasan PPN DTP ini disetujui, sekaligus mengukur potensi dampak positifnya terhadap perekonomian dan sektor properti.
Langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat yang mendambakan hunian layak dan terjangkau, khususnya di perkotaan. Dengan perluasan PPN DTP hingga tipe 45, akses terhadap rusun subsidi yang lebih luas dan nyaman akan semakin terbuka, sekaligus menstimulasi sektor properti di segmen menengah ke bawah yang selama ini menjadi tulang punggung penyediaan hunian bagi rakyat.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar