55 NEWS – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tengah menggeber percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat penyintas bencana di Provinsi Aceh. Target ambisius telah ditetapkan: tidak ada lagi warga yang terpaksa tinggal di tenda-tenda pengungsian saat memasuki bulan suci Ramadhan. Langkah ini dipandang krusial untuk memulihkan stabilitas sosial dan ekonomi pascabencana, memungkinkan masyarakat menjalankan ibadah dengan ketenangan maksimal.
Related Post
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan komitmen pemerintah dalam upaya rekonstruksi ini. "Kami memacu penyelesaian secepat-cepatnya. Seluruh tim bekerja keras agar saat Ramadhan tiba, kita bisa mencapai nol warga yang masih berada di tenda. Kami ingin masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan lebih tenang dan optimal," ujar Menteri Dody dalam keterangan resminya pada Rabu (21/1/2026), seperti dilansir 55tv.co.id.
Saat ini, fokus utama pembangunan huntara berada di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, yang progresnya telah mencapai 98,75%. Fasilitas ini diharapkan segera dapat dihuni oleh warga yang terdampak, menandai babak baru dalam pemulihan mereka.
Inovasi menjadi kunci dalam proyek ini. Huntara Aceh Tamiang dibangun menggunakan metode konstruksi modular canggih bernama Modular Lite (MOLI). Keunggulan MOLI terletak pada kemampuannya untuk diterapkan tanpa memerlukan alat berat, memungkinkan proses pembangunan yang sangat cepat di tengah kondisi pascabencana yang serba terbatas. Proyek ini merupakan bagian integral dari Paket Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Aceh 1, menunjukkan respons pemerintah yang terstruktur dan terencana.
Secara teknis, Huntara 1 di Aceh Tamiang berdiri megah di atas lahan seluas 5.427 meter persegi, dengan total luas bangunan mencapai 2.052 meter persegi. Kompleks ini dirancang komprehensif, terdiri dari 7 blok hunian dan sebuah mushola. Sebanyak 114 modul telah disiapkan untuk menampung 84 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 336 jiwa. Tak hanya itu, fasilitas pendukung vital juga telah tersedia, meliputi 42 unit MCK (Mandi, Cuci, Kakus), area komunal multifungsi, area jemur, genset sebagai cadangan listrik, serta toren air.
Aspek keberlanjutan dan kenyamanan penghuni juga menjadi perhatian utama. Sistem pasokan air bersih dipastikan melalui sumur bor dan tandon, sementara pengolahan air kotor menggunakan sistem biotek yang ramah lingkungan. Pasokan listrik yang stabil dijamin oleh PLN, memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
Penyediaan hunian yang layak dan cepat ini tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pemulihan ekonomi lokal. Dengan memiliki tempat tinggal yang stabil, masyarakat dapat mulai menata kembali kehidupan mereka, beraktivitas, dan secara bertahap menggerakkan roda perekonomian di wilayah terdampak. Ini adalah investasi jangka panjang pemerintah dalam stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Aceh pascabencana.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar