55 NEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak usulan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Penolakan ini muncul setelah Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menawarkan skema penyelesaian utang yang melibatkan penambahan modal kepada PT KAI (Persero) dan pengambilalihan infrastruktur proyek oleh pemerintah.
Related Post
Purbaya menyerahkan sepenuhnya pengelolaan utang Whoosh kepada BPI Danantara. Ia berpendapat, Danantara seharusnya mampu mengelola utang tersebut secara mandiri melalui keuntungan yang dihasilkan, mengingat Danantara menerima dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai yang signifikan.
"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, ya? Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat 10 Oktober 2025.
Purbaya menegaskan, penggunaan APBN untuk menutupi utang Whoosh akan menimbulkan ketidakadilan. Menurutnya, jika keuntungan proyek dinikmati oleh Danantara, maka beban utang juga seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Ia menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara tanggung jawab swasta dan pemerintah dalam pengelolaan proyek ini.
"Harusnya mereka manage (mengelola utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung) dari situ. Jangan kita lagi. Karena kan kalau enggak, ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government (pemerintah)," imbuhnya.
Lantas, berapa sebenarnya total utang proyek Kereta Cepat Whoosh yang menjadi perdebatan ini? Sayangnya, hingga saat ini, jumlah pasti utang tersebut belum diungkapkan secara gamblang ke publik. Pemerintah dan pihak terkait masih terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini tanpa membebani APBN.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar