55 NEWS – Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan fundamental ini tidak akan diubah, kecuali jika Indonesia menghadapi situasi darurat berskala besar yang benar-benar tak terduga. Penegasan ini disampaikan untuk memberikan sinyal kuat kepada pasar dan investor global mengenai disiplin fiskal yang akan menjadi prioritas utama pemerintahan mendatang.
Related Post
Langkah ini diambil di tengah upaya pemerintah untuk memastikan defisit APBN 2026 tetap berada di bawah ambang batas 3 persen, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di sisi lain, gejolak geopolitik seperti konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia telah mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah efisiensi anggaran secara cermat. Ini adalah respons proaktif untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan defisit tetap terkendali.
Dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang dirilis oleh Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Senin (16/3/2026), Prabowo menekankan bahwa aturan batas defisit ini merupakan instrumen krusial yang lahir pasca-krisis keuangan Asia. "Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19. Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya," ujar Prabowo.
Prabowo juga secara tegas menolak gagasan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh penambahan utang secara masif. Ia menggarisbawahi pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola pengeluaran negara sejak dini. "Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan. Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan," tegasnya, menyoroti filosofi sederhana namun fundamental dalam pengelolaan keuangan.
Meskipun menyadari bahwa beberapa negara Uni Eropa mulai melonggarkan target defisit ketat mereka, Prabowo memilih agar Indonesia tetap teguh pada jalur disiplin fiskal. Ia optimis bahwa penguatan sektor sumber daya alam serta pengembangan energi alternatif seperti biofuel dan panas bumi akan membawa Indonesia mencapai tingkat efisiensi tinggi dalam dua tahun ke depan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap sumber daya eksternal, memperkuat kemandirian ekonomi, dan menjaga kesehatan fiskal jangka panjang.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar