55 NEWS – JAKARTA – Kenaikan harga beras di wilayah Indonesia bagian Timur, khususnya menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, menjadi sorotan utama. Badan Pangan Nasional (Bapanas) akhirnya angkat bicara, menyoroti kompleksitas geografis sebagai faktor dominan di balik fenomena ini, yang kerap memicu disparitas harga pangan nasional.
Related Post
I Gusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, menjelaskan bahwa tantangan logistik di wilayah timur, terutama Papua yang termasuk dalam Zona 3 Harga Eceran Tertinggi (HET), menjadi hambatan signifikan. "Meskipun telah ada tren penurunan harga di Zona 3, upaya intensif masih diperlukan agar dapat mendekati HET yang ditetapkan. Kondisi geografis yang ekstrem menjadi kendala utama dalam distribusi," terang Ketut dalam pernyataan resminya yang diterima 55tv.co.id pada Minggu (28/12/2025).
Senada dengan Bapanas, Komjen Syahardiantono, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri sekaligus Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras, memaparkan bahwa biaya logistik untuk pengiriman beras ke Papua bisa melonjak hingga dua kali lipat dibandingkan wilayah lain. "Kami menyadari betul bahwa ongkos transportasi beras di Papua sangat tinggi, bahkan bisa mencapai dua kali lipat. Ini tak lepas dari kondisi topografi yang didominasi pegunungan, membatasi aksesibilitas moda transportasi," jelas Komjen Syahardiantono, menyoroti implikasi ekonomi dari kondisi alam.
Meskipun demikian, Satgas Pengendalian Harga Beras tidak tinggal diam. Berbagai strategi stabilisasi terus diimplementasikan untuk menekan disparitas harga. Salah satu langkah konkret adalah distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang kini telah menjangkau 32 gudang filial di seluruh wilayah Papua Raya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar