55 NEWS – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mengumumkan pembaruan signifikan dalam daftar entitas pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam langkah strategis yang mencerminkan adaptasi regulasi terhadap perkembangan ekonomi digital global, raksasa teknologi kecerdasan buatan, OpenAI, kini secara resmi ditunjuk sebagai pemungut pajak. Keputusan ini membawa implikasi langsung bagi pengguna layanan digital OpenAI di Indonesia, termasuk platform populer ChatGPT, yang akan dikenakan PPN sebesar 11%. Bersamaan dengan penunjukan ini, DJP juga mencabut status Amazon Services Europe S.a.r.l. dari daftar pemungut PPN digital.
Related Post
Penunjukan OpenAI OpCo, LLC, entitas di balik inovasi AI terkemuka seperti ChatGPT, sebagai pemungut PPN PMSE mulai berlaku efektif sejak 3 November 2025. Dengan adanya regulasi ini, setiap transaksi layanan digital yang dilakukan oleh konsumen di Indonesia melalui ekosistem OpenAI, mulai dari langganan premium ChatGPT hingga penggunaan API, akan dikenai PPN sebesar 11 persen. Ini menandai era baru dalam kepatuhan pajak bagi penyedia layanan digital asing yang beroperasi di pasar Indonesia.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, merinci detail penunjukan dan pencabutan status ini. "Nama PMSE OpenAI OpCo, LLC. Tanggal Penunjukan 3 November 2025. Sampai dengan November 2025 belum terdapat realisasi penerimaan PPN PMSE yang berasal dari OpenAI OpCo, LLC," jelas Rosmauli dalam keterangan resminya pada Senin (29/12/2025). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun penunjukan telah berlaku, proses administrasi dan pelaporan pajak dari OpenAI masih dalam tahap awal implementasi.
Di sisi lain, DJP juga secara resmi mencabut status Amazon Services Europe S.a.r.l. dari daftar pemungut PPN digital. Rosmauli menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena entitas tersebut dinilai tidak lagi memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh regulasi perpajakan Indonesia. Kriteria tersebut umumnya mencakup volume transaksi atau jumlah kunjungan pengguna yang signifikan, yang menjadi prasyarat bagi DJP untuk menunjuk atau mencabut status pemungut PPN PMSE. Langkah ini menegaskan komitmen DJP untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem perpajakan digital, memastikan bahwa hanya entitas yang memenuhi syarat yang tetap berada dalam daftar pemungut pajak. Dinamika ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang pesat.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar