55 NEWS – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, secara tegas mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mengutamakan alokasi hunian subsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru bergabung. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal layak dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung target ambisius pembangunan 3 juta rumah setiap tahun guna mengatasi defisit perumahan nasional.
Related Post
"Saya sudah berjanji, seluruh ASN junior yang belum memiliki rumah, harus mendapatkan prioritas utama. Ini adalah lahan milik negara, dan saya yakin kita semua telah berkomitmen untuk hal ini," ujar Hashim dalam acara peletakan batu pertama Rusun PT KAI di Manggarai, Senin (16/3/2026).
Hashim menekankan filosofi bahwa setiap aset negara, baik berupa lahan maupun bangunan, di lokasi strategis maupun tidak, sejatinya adalah milik rakyat. Oleh karena itu, pemanfaatan aset-aset tersebut harus dimaksimalkan demi kepentingan publik, salah satunya melalui program pembangunan rumah subsidi yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas.
"Bapak Prabowo telah berulang kali menegaskan, di hadapan saya dan di berbagai kesempatan lain, bahwa tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah hak milik rakyat Indonesia. Dengan demikian, tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan dengan harga pasar," tambahnya, menggarisbawahi pentingnya prinsip keadilan dalam pengelolaan aset negara.
Pada kesempatan yang sama, Hashim juga memberikan jaminan terkait transparansi proses. Ia menegaskan tidak akan melakukan intervensi dalam pemilihan kontraktor untuk proyek pembangunan rumah subsidi. Seluruh mekanisme akan dijalankan secara profesional dan sesuai prosedur yang berlaku, melalui sistem tender proyek dan proses resmi lainnya yang akuntabel.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar