55 NEWS – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) secara proaktif menyiapkan strategi komprehensif untuk mengurai potensi kemacetan parah di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk selama periode arus balik Lebaran 2026. Langkah ini diambil menyusul evaluasi ketat terhadap pelaksanaan arus mudik sebelumnya yang sempat menimbulkan antrean kendaraan hingga mencapai 20 kilometer dari area pelabuhan, mengganggu kelancaran logistik dan mobilitas ekonomi.
Related Post
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menegaskan bahwa optimalisasi fungsi buffer zone menjadi kunci utama dalam menjaga efisiensi arus balik, terutama menjelang puncak gelombang kedua yang diprediksi akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. "Kesiapan buffer zone harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengurai antrean kendaraan. Ini menjadi pelajaran penting dari arus mudik kemarin," ujar Aan, seperti dikutip 55tv.co.id pada Jumat (27/3/2026).
Aan menjelaskan, pengaturan kendaraan akan diimplementasikan melalui mekanisme Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) dengan parameter volume to capacity ratio (V/C ratio) maksimal 0,6. Rasio ini dirancang untuk memastikan kapasitas pelabuhan tidak terlampaui, sehingga operasional di lapangan dapat berlangsung cepat dan responsif terhadap dinamika kondisi terkini. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalkan waktu tunggu dan memaksimalkan throughput kendaraan.
Dalam skema yang telah disiapkan, area buffer zone spesifik dialokasikan untuk berbagai jenis kendaraan. Untuk kendaraan roda empat pribadi dan bus, penampungan akan dipusatkan di kawasan Grand Watudodol dan Kantong Parkir Bulusan. Sementara itu, kendaraan logistik atau barang akan diarahkan menuju buffer zone Sri Tanjung serta kantong parkir milik PT Pusri dan Pelindo, memastikan segregasi arus dan kelancaran distribusi.
Tidak hanya itu, Kemenhub juga mengantisipasi lonjakan volume kendaraan dengan penyesuaian jumlah armada kapal yang beroperasi. Pada kondisi normal, sebanyak 28 kapal disiapkan. Jumlah ini dapat ditingkatkan menjadi 30 kapal saat kepadatan mulai terasa, dan mencapai 32 kapal pada kondisi sangat padat. Bahkan, jika situasi mendesak, penambahan armada hingga 35-40 unit, termasuk dukungan kapal bantuan berkapasitas besar, siap dikerahkan untuk menjamin kelancaran penyeberangan dan memitigasi risiko penumpukan. Strategi terpadu ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memastikan kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi regional yang sangat bergantung pada kelancaran arus barang dan jasa melalui jalur vital Ketapang-Gilimanuk.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar