55 NEWS – Pemerintah Indonesia telah meluncurkan delapan strategi transformasi budaya kerja nasional sebagai respons awal terhadap gejolak energi global yang kian memanas, dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Namun, upaya penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dinilai belum memadai untuk membendung tekanan yang berpotensi menggerus stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Para ekonom mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan "Plan B" yang lebih komprehensif dan antisipatif guna menghadapi skenario terburuk krisis fiskal dan ekonomi.
Kedelapan strategi yang diimplementasikan mencakup kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), efisiensi perjalanan dinas, refocusing belanja kementerian, hingga optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini, meskipun relevan sebagai langkah awal, efektivitasnya sangat bergantung pada durasi konflik Iran-Israel-Amerika Serikat yang telah mengganggu jalur energi vital di Selat Hormuz.
Sejak akhir Februari 2026, eskalasi konflik telah memicu disrupsi signifikan pada distribusi energi global, mendorong harga minyak mentah Brent mendekati level USD 120 per barel. Di dalam negeri, tekanan ini turut menekan nilai tukar Rupiah, yang kini bergerak di kisaran Rp16.900-Rp17.058 per dolar AS. Jika gangguan energi global ini berlanjut dalam jangka panjang, tekanan terhadap APBN 2026 berpotensi meningkat drastis, melampaui batas psikologis maupun batas hukum defisit fiskal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pemerintah sudah mengambil langkah awal yang penting. Tetapi kita harus jujur bahwa ini baru fase pertama," ujar Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino, kepada 55tv.co.id pada Jumat (3/4/2026). Ia menambahkan, jika tekanan global bertahan lebih lama dan lebih dalam, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah pemerintah sudah bertindak, melainkan apakah paket respons yang ada masih cukup untuk menjaga APBN, stabilitas harga, dan kepercayaan pasar. Menurut Yossi, Indonesia memasuki tahun 2026 dengan bantalan fiskal yang memang sudah sempit, sementara struktur energi nasional masih rentan terhadap guncangan eksternal. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor BBM membuat gejolak harga minyak dunia cepat merembet ke fiskal, inflasi, dan daya beli rumah tangga.
Yossi Martino lebih lanjut menekankan bahwa pelajaran terpenting dari episode ini adalah ketahanan energi tidak bisa lagi dipahami hanya sebagai isu pasokan jangka pendek. "Ini adalah isu kedaulatan ekonomi. Selama basis energi primer domestik belum cukup kuat dan kapasitas cadangan masih terbatas, Indonesia akan selalu berada pada posisi rentan setiap kali terjadi konflik geopolitik besar," tegasnya, menyoroti urgensi reformasi struktural di sektor energi.
Simulasi terbaru yang dilakukan oleh GREAT Institute, menggunakan model quadruple shocks (kenaikan harga minyak, pelemahan Rupiah, lonjakan imbal hasil obligasi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi), menunjukkan arah sinyal risiko yang semakin rentan bagi APBN:
- Skenario Pertama: Jika harga minyak bertahan di rentang USD 93-97 per barel, defisit diperkirakan berada dalam kisaran 3,25-3,55 persen dari PDB.
- Skenario Kedua: Jika disrupsi distribusi energi di Selat Hormuz berlanjut dan harga minyak bertahan di rentang USD 95-105 per barel, defisit diperkirakan berada dalam kisaran 3,40-3,80 persen dari PDB.
- Skenario Ketiga: Jika terjadi eskalasi konflik berkepanjangan dan harga minyak bertahan di rentang USD 105-120 per barel, defisit diperkirakan berada dalam kisaran 3,80-4,30 persen dari PDB.
Seluruh skenario ini turut memperhitungkan komponen nilai tukar Rupiah, imbal hasil obligasi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute lainnya, Adrian Nalendra Perwira, menjelaskan bahwa perbedaan utama antar-skenario bukan hanya pada besaran tekanannya, tetapi juga jenis respons kebijakan yang diperlukan. Pada skenario pertama dan kedua, penyesuaian harga BBM subsidi belum menjadi instrumen utama. Fokusnya masih pada disiplin fiskal, reprioritisasi belanja, evaluasi kerja fleksibel ASN, pengaturan program MBG lima hari beserta pembekuan ekspansi penerima baru bila tekanan berlanjut, serta efisiensi belanja yang multiplier-nya rendah.
"Di tahap ini, negara masih punya ruang untuk menahan tekanan tanpa langsung masuk ke keputusan yang mahal secara politik," ujar Adrian. Namun, implikasinya jelas, jika skenario ketiga yang lebih ekstrem terjadi, pemerintah kemungkinan besar harus mengambil langkah-langkah yang jauh lebih drastis, termasuk potensi penyesuaian harga BBM bersubsidi, untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Oleh karena itu, persiapan "Plan B" yang mencakup instrumen fiskal tambahan dan strategi energi jangka panjang yang lebih mendalam menjadi krusial. Tanpa langkah antisipatif yang kuat, stabilitas ekonomi nasional berisiko tergerus oleh gejolak global yang tak terduga.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar