Terkuak! Geger Motor Listrik MBG Rp42 Juta: Kepala BGN Buka Suara, Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Anggaran 2025 dan Realisasi 2026!

55 NEWS – Isu pengadaan motor listrik operasional senilai Rp42 juta per unit untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), telah menjadi perbincangan hangat publik. Menanggapi polemik tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya angkat bicara melalui Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang memberikan klarifikasi komprehensif terkait proyek ini.

Dadan Hindayana menegaskan bahwa pengadaan armada roda dua bertenaga listrik ini bukanlah program dadakan atau baru, melainkan telah terencana secara matang dalam alokasi anggaran tahun 2025. "Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," jelas Dadan dalam keterangan resminya yang diterima 55tv.co.id pada Kamis (9/4/2026).

Meskipun tercatat dalam perencanaan anggaran 2025, Dadan menjelaskan bahwa realisasi administratif dan keuangan baru dapat dilaksanakan pada tahun 2026. Hal ini mengikuti mekanisme anggaran pemerintah yang berlaku. Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM), sehingga anggarannya masuk ke Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

"Mekanisme ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin pertama setelah terselesaikannya 60% unit, dan termin kedua untuk penyelesaian hingga 100% unit," papar Dadan, memberikan detail transparansi proses pembayaran.

Namun, proses pengadaan tidak berjalan mulus sepenuhnya. Hingga batas akhir pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya mampu menyelesaikan 85,01% dari total unit yang dikontrakkan, atau setara dengan 21.801 unit dari 25.644 unit yang seharusnya diserahkan. Sisa dana yang sebelumnya telah ditampung dalam RPATA kemudian dikembalikan ke kas negara melalui penihilan RPATA, bersamaan dengan pembayaran tahap kedua kepada penyedia.

Editor: Akbar soaks