55 NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara tegas mendorong implementasi penggunaan mata uang Rupiah dalam setiap transaksi pembelian batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik domestik melalui skema Domestic Market Obligation (DMO). Langkah strategis ini digagas untuk membentengi perekonomian nasional dari gejolak harga energi global dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Related Post
Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (23/4/2026), menyatakan dukungan penuhnya. "Saya sangat mendukung agar transaksi pembelian batu bara DMO ini menggunakan Rupiah. Ini krusial untuk mencegah potensi kerugian negara yang substansial akibat volatilitas kurs dan harga komoditas," tegas Rokhmat, seperti dilansir oleh 55tv.co.id.
Menurut Rokhmat, penggunaan Rupiah dalam transaksi energi domestik akan menjadi katalisator penting dalam menjaga stabilitas biaya operasional pembangkit listrik. Lebih jauh, kebijakan ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi tekanan terhadap APBN, yang selama ini kerap terpengaruh oleh pergerakan kurs Rupiah terhadap Dolar AS serta dinamika harga energi di pasar global.
Ia menjelaskan, pasokan batu bara DMO yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan pembangkit listrik di dalam negeri saat ini masih diperdagangkan pada kisaran USD 70 per ton. Dengan volume kebutuhan yang masif, beban keuangan negara berisiko melonjak drastis apabila nilai tukar Rupiah melemah terhadap Dolar AS. Oleh karena itu, adopsi Rupiah sebagai mata uang transaksi diyakini akan memberikan kepastian biaya dan meminimalkan eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang tidak terprediksi.
"Karena transaksi ini sepenuhnya dilakukan di dalam negeri, penggunaan Rupiah jelas lebih efisien dan logis dibandingkan harus menggunakan mata uang asing," imbuh Rokhmat, yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR RI. Langkah ini bukan hanya soal kedaulatan mata uang, tetapi juga efisiensi operasional dan mitigasi risiko ekonomi makro. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang lebih kokoh bagi ketahanan energi nasional dan stabilitas fiskal jangka panjang.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar