55 NEWS – JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan optimal, kendati terdapat penyesuaian alokasi anggaran menjadi Rp268 triliun untuk tahun fiskal 2026. Penegasan ini muncul di tengah langkah efisiensi belanja negara yang digagas pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, demi tercapainya penggunaan dana yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Related Post
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa fokus efisiensi ini diarahkan pada pos-pos belanja operasional. "Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal," ujar Nanik pada Kamis (28/5/2026), seperti dikutip dari 55tv.co.id. Ia menambahkan, BGN sepenuhnya menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah strategis efisiensi anggaran negara.
Nanik menekankan bahwa koordinasi dan sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN tetap terjalin harmonis. Hal ini krusial untuk menjamin keberlangsungan program MBG, yang merupakan salah satu agenda strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. "Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," tegasnya.
Merujuk pada postur APBN 2026, alokasi pagu anggaran resmi untuk BGN ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Dana jumbo ini secara spesifik dialokasikan untuk membiayai operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Data terkini hingga 24 Mei 2026 menunjukkan, program MBG telah berhasil menjangkau sedikitnya 62,4 juta penerima manfaat, didukung oleh 29.225 SPPG yang aktif beroperasi di berbagai wilayah.
Pemerintah menjamin bahwa program vital ini akan tetap beroperasi secara optimal, meskipun terdapat penyesuaian efisiensi pada sejumlah pos operasional. Menurut Nanik, langkah efisiensi anggaran justru menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Tujuannya adalah agar bantuan gizi tersalurkan lebih efektif dan tepat sasaran kepada masyarakat yang paling berhak menerima, sekaligus memperkuat fondasi keberlanjutan program di masa mendatang.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar