55 NEWS – Jakarta – Potensi ekonomi daerah yang digadang-gadang sebagai tulang punggung pembangunan terancam oleh kondisi internal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meski memiliki aset fantastis mencapai triliunan rupiah dan menyumbang dividen signifikan, terungkap bahwa ratusan dari 1.092 BUMD di seluruh Indonesia masih terjerat kerugian. Kondisi ironis ini memicu desakan kuat dari Kementerian Dalam Negeri agar seluruh BUMD segera melakukan transformasi fundamental demi menjadi motor penggerak ekonomi yang sesungguhnya.
Related Post
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa BUMD memegang peran strategis dalam menopang pembangunan regional. BUMD tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis semata, melainkan juga berperan vital dalam pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Potensi BUMD sangat besar dan potensi daerah juga cukup besar. Dua kekuatan ini bisa disatukan untuk memajukan daerah dan untuk mensejahterakan masyarakat," ujar Fatoni, seperti dikutip dari 55tv.co.id pada Jumat (12/6/2026).
Data terkini menunjukkan skala kontribusi BUMD yang masif. Secara agregat, 1.092 BUMD di seluruh Indonesia mencatatkan total aset mencapai Rp1.240,9 triliun. Sektor ini juga menjadi penyerap tenaga kerja yang signifikan dengan 154.609 karyawan. Dari sisi kinerja keuangan, BUMD secara kolektif membukukan laba bersih sebesar Rp24,1 triliun dan menyetorkan dividen senilai Rp13 triliun kepada pemerintah daerah. Angka-angka ini menggambarkan kapasitas besar BUMD sebagai pilar ekonomi.
Namun, di balik angka-angka impresif tersebut, terdapat bayangan gelap yang mengancam keberlanjutan. Tercatat sekitar 300 BUMD, atau setara 27,5 persen dari total, masih mencatatkan kerugian operasional. Lebih lanjut, kelemahan dalam tata kelola juga terungkap dengan fakta bahwa 342 BUMD belum memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) yang memadai. "Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan tata kelola, pengawasan, dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMD," tambah Fatoni, menyoroti urgensi perbaikan sistemik.
Menanggapi tantangan ini, Fatoni mendesak seluruh BUMD untuk segera mengimplementasikan transformasi menyeluruh. Fokus utama meliputi penguatan penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu bersaing, optimalisasi pemanfaatan aset yang dimiliki, serta percepatan transformasi digital. "Transformasi digital merupakan kebutuhan mendesak bagi BUMD, mulai dari model bisnis, proses operasional, hingga interaksi dengan pelanggan dan stakeholder," tegasnya, menekankan bahwa adaptasi teknologi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak untuk keberlanjutan dan daya saing BUMD di era modern. Keberhasilan transformasi ini akan menjadi kunci bagi BUMD untuk benar-benar menjadi lokomotif ekonomi daerah yang tangguh dan sejahtera.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar