55 NEWS – Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, telah mengajukan usulan pagu anggaran yang signifikan, mencapai Rp10,6 triliun, untuk Rencana Kerja Kementerian ATR/BPN pada Tahun Anggaran 2027. Pengajuan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis (11/6/2026), yang berfokus pada pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kementerian/lembaga untuk tahun mendatang.
Related Post
Merujuk pada Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Nusron menjelaskan bahwa alokasi pagu indikatif tersebut akan terbagi dalam tiga program utama. Proporsi terbesar, yakni 68,9 persen atau setara Rp7,31 triliun, dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen. Sementara itu, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan akan menerima 24,2 persen atau Rp2,56 triliun, dan sisanya, 6,8 persen atau Rp724 miliar, akan diarahkan untuk Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pembagian ini mencerminkan prioritas strategis kementerian dalam menjalankan mandatnya.
Anggaran jumbo ini, menurut Nusron, fundamental untuk menopang implementasi tugas dan fungsi inti kementerian. Fokus utamanya adalah penguatan layanan pertanahan, akselerasi program-program strategis nasional, serta peningkatan kualitas penataan ruang di seluruh pelosok negeri. Ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aset negara yang vital.
Tidak berhenti di situ, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan usulan tambahan pagu anggaran untuk tahun 2027 senilai Rp3,23 triliun. Dana ekstra ini, jika disetujui, akan dialokasikan untuk sejumlah inisiatif krusial, meliputi dukungan belanja pegawai, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta akselerasi target pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat. Nusron menegaskan, "Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah," menunjukkan harapannya terhadap dukungan legislatif.
Dalam kesempatan yang sama, Nusron turut memaparkan laporan kinerja dan realisasi anggaran kementerian hingga awal Juni 2026. Data menunjukkan bahwa realisasi anggaran per 6 Juni 2026 telah mencapai Rp3.184.895.696.643, atau sekitar 36,23 persen dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp8.791.048.122.000.
Nusron menyoroti kinerja penyerapan anggaran yang menunjukkan tren positif. "Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per 6 Juni 2026 sebesar Rp3,18 triliun atau telah mencapai 36,23 persen," jelasnya. Ia menambahkan bahwa angka ini merefleksikan peningkatan signifikan secara year-on-year (YoY) dibandingkan periode serupa pada tahun 2025 yang hanya mencapai 35,40 persen. Kenaikan sekitar 0,83 poin persentase ini mengindikasikan efektivitas pengelolaan keuangan kementerian yang lebih baik. Informasi ini disampaikan oleh 55tv.co.id.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar