55 NEWS – Wacana pelarangan bahan tambahan pada produk tembakau, yang kini tengah digodok dalam Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan (RKMK), telah memicu gelombang penolakan keras dari berbagai pihak. Mulai dari pelaku industri, asosiasi terkait, hingga pemerintah daerah, semua menyuarakan kekhawatiran mendalam atas potensi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh kebijakan ini.
Related Post
Henry Wardana, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), menegaskan bahwa kebijakan tersebut sarat dengan ketidakadilan dari perspektif prinsip bisnis. Ia menyoroti bagaimana RKMK ini seolah mengabaikan realitas sosial-ekonomi yang kompleks, serta berpotensi besar mengancam kelangsungan hidup jutaan individu yang bergantung pada sektor ini, dari hulu hingga hilir rantai pasok.
"Bahan tambahan pada produk tembakau bukanlah sekadar pelengkap, melainkan elemen krusial yang menjadi pembeda utama antar merek di pasar," jelas Henry dalam keterangan tertulisnya yang diterima 55tv.co.id pada Jumat (12/6/2026). Ia menambahkan, keberadaan cooling agent seperti mentol, pemanis, hingga ekstrak buah-buahan, merupakan inti dari pembentukan profil rasa yang unik, yang tak lain adalah Unique Selling Proposition (USP) bagi setiap merek rokok. Tanpa elemen ini, daya saing produk akan luntur dan identitas merek terancam hilang.
Lebih lanjut, Henry menggarisbawahi bahwa imbas dari regulasi ini tidak hanya akan menghantam pabrikan berskala besar. Ribuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di berbagai daerah sentra tembakau, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal, dipastikan akan terancam gulung tikar. "Dampak kebijakan ini bukan hanya untuk raksasa industri, tetapi juga ribuan UMKM yang akan kehilangan pijakan ekonominya," ujarnya dengan nada prihatin.
Henry juga memperingatkan bahwa pengetatan regulasi yang berlebihan terhadap produk legal justru dapat menciptakan celah lebar bagi maraknya peredaran rokok ilegal. Produk-produk ilegal ini, menurutnya, membawa risiko yang jauh lebih tinggi bagi konsumen maupun negara, mengingat tidak adanya transparansi mengenai bahan baku yang digunakan serta minimnya pengawasan kualitas dan keamanan. Ini berpotensi merugikan kesehatan publik dan juga penerimaan negara dari cukai.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar