55 NEWS – Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini mengungkapkan sebuah fragmen penting dari perjalanan politik dan pandangan ekonominya, menceritakan kembali momen penolakannya terhadap rencana impor beras pemerintah pada periode 2004-2005. Kisah ini ia bagikan saat berinteraksi dengan Aburizal Bakrie, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Pengungkapan yang terjadi dalam Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo pada Rabu (24/6/2026) ini, menyoroti akar filosofi ekonomi yang telah membentuk pandangannya terhadap pembangunan nasional.
Related Post
Prabowo menjelaskan bahwa kegigihannya dalam kontestasi politik, bahkan setelah beberapa kali kekalahan, didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap orientasi pembangunan ekonomi Indonesia yang kala itu dinilai cenderung menganut paham neoliberal. "Empat kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus, karena saya melihat arah pembangunan arah ekonomi kita waktu itu di arah yang keliru, waktu itu yang dianut adalah paham neoliberal," ujar Prabowo, seperti dikutip dari 55tv.co.id.
Ia mengkritik paham tersebut yang menurutnya terlalu mengedepankan persaingan bebas dan abai terhadap perlindungan kelompok masyarakat yang lemah, termasuk para petani. "Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing," tegas Prabowo, menggarisbawahi dampak filosofi ini terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan rakyat kecil.
Mengenang perannya sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) kala itu, Prabowo menceritakan momen krusial saat ia menghadap Aburizal Bakrie. Pada waktu itu, pemerintah berencana mengimpor beras, sebuah kebijakan yang langsung ditentang keras oleh Prabowo. "Waktu itu saya Ketua Umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian waktu itu namanya adalah Aburizal Bakrie. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai Ketua Umum HKTI saya menghadap dan saya mengimbau janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal," kenangnya, menggambarkan potensi kerugian masif bagi petani lokal.
Kisah ini tidak hanya mengungkap pandangan ekonomi Prabowo di masa lalu, tetapi juga menegaskan konsistensinya dalam memperjuangkan kedaulatan pangan dan proteksi terhadap petani domestik. Penolakannya terhadap impor beras di masa panen menunjukkan komitmennya terhadap stabilitas harga di tingkat petani dan keberlanjutan sektor pertanian nasional, sebuah prinsip yang kini ia bawa ke tampuk kepemimpinan tertinggi.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar