55 NEWS – Gelombang PHK yang menerpa sejumlah sektor industri di Indonesia membuat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) angkat bicara. Mereka mendesak pemerintah untuk segera melakukan deregulasi guna menyelamatkan industri padat karya yang terancam gulung tikar. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dinilai menjadi salah satu pemicu krisis ini, menambah beban industri yang tengah berjuang pulih dari dampak ekonomi global.
Related Post
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengungkapkan keprihatinannya. Menurutnya, regulasi yang terlalu ketat justru kontraproduktif di tengah pelemahan ekonomi dan gelombang PHK yang terus meningkat. "Industri tembakau dan makanan minuman, sebagai sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, sangat terdampak. Kita butuh deregulasi, bukan malah menambah regulasi baru," tegas Bob dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/5/2025). Ia menekankan perlunya langkah nyata dari pemerintah untuk mencegah PHK massal yang lebih besar.
Bob menambahkan, pemerintah perlu memberikan relaksasi untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik, terutama karena melemahnya pasar ekspor. "Hampir semua negara saat ini melakukan deregulasi karena pasar ekspor tak lagi bisa diandalkan," jelasnya. Ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak menimbulkan efek domino yang lebih luas dan merugikan banyak pihak.
Apindo berharap pemerintah melanjutkan dan menerapkan kebijakan relaksasi secara terukur. "Relaksasi penting karena penerimaan negara berkurang. Namun, jika dilakukan tepat, ini akan membalikkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara," tambah Bob. Apindo juga menyarankan agar pemerintah meneliti tingkat elastisitas relaksasi pada sektor-sektor tertentu, seperti pertembakauan dan makanan minuman, untuk menerapkan deregulasi secara bertahap dan efektif.
Dengan kondisi ekonomi yang masih rapuh, desakan Apindo ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah. Keberanian untuk melakukan deregulasi dan memberikan relaksasi menjadi kunci untuk menyelamatkan industri padat karya dan mencegah gelombang PHK yang lebih besar lagi. Langkah cepat dan tepat dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi perekonomian nasional.
Editor: Akbar Soaks
Tinggalkan komentar