55 NEWS – Pemerintah Indonesia tengah berupaya keras mewujudkan ambisi pembangunan infrastruktur yang masif untuk periode 2025-2029. Angka fantastis Rp10.151 triliun dibutuhkan untuk merealisasikan berbagai proyek strategis yang diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dari mana sumber pendanaan sebesar ini akan didapatkan?
Related Post
Ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jelas bukan solusi tunggal. APBN hanya mampu menanggung sebagian kecil dari total kebutuhan, yakni sekitar 23% atau setara USD143,84 miliar. Pemerintah daerah pun hanya mampu berkontribusi sekitar 17% atau USD106,31 miliar.
Melihat celah pendanaan yang besar ini, peran sektor swasta menjadi krusial. Salah satu entitas yang diharapkan menjadi motor penggerak adalah PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). IIF, sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur berkelanjutan, telah menunjukkan komitmennya dengan membiayai lebih dari 150 proyek di berbagai sektor.
Fokus utama pembiayaan IIF tertuju pada tiga sektor utama: energi terbarukan, telekomunikasi dan teknologi informasi, serta penyediaan air bersih. Investasi di sektor energi terbarukan, misalnya, telah menghasilkan kapasitas terpasang hampir 700 MWh per tahun, mampu menyuplai listrik bagi lebih dari 693.000 rumah tangga. Selain itu, proyek-proyek ini berpotensi menghindari emisi Gas Rumah Kaca sebesar 4,81 juta ton CO2 per tahun.
Direktur Utama IIF, Rizki Pribadi Hasan, menekankan pentingnya peran swasta dalam mendukung agenda pembangunan infrastruktur nasional. Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi kunci untuk mewujudkan target-target ambisius di berbagai bidang, mulai dari swasembada pangan dan energi hingga hilirisasi industri dan peningkatan konektivitas.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar