55 NEWS – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk kembali berkolaborasi melalui skema burden sharing atau pembagian beban, demi mendukung realisasi program-program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan.
Related Post
Fokus utama dari kerjasama ini adalah pembiayaan program strategis Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel). Skema ini diatur dalam Keputusan Bersama (KB) yang secara spesifik mengatur pembagian beban bunga atas obligasi pemerintah yang diterbitkan khusus untuk mendanai kedua program tersebut.
Baik BI maupun Kemenkeu menegaskan komitmen mereka untuk menjalankan skema ini dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang kuat. "Sinergi ini akan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, dengan terus menjaga disiplin dan integritas pasar," demikian pernyataan tertulis bersama dari kedua lembaga, Senin (8/9/2025).
Dari sisi fiskal, Kemenkeu akan fokus pada pengelolaan APBN yang cermat, mengoptimalkan penerimaan negara, dan mengarahkan belanja ke sektor-sektor yang memiliki efek pengganda signifikan, termasuk program perumahan rakyat dan dukungan pinjaman bagi Kopdes/Kel Merah Putih. Pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 tetap terkendali dan didukung oleh pembiayaan yang profesional.
Sementara itu, BI akan terus menerapkan bauran kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil menjaga stabilitas makroekonomi. Sebagai bagian dari upaya ini, BI telah menurunkan BI-Rate sebesar 125 basis poin sejak September 2024, mencapai level terendah sejak tahun 2022. Langkah ini diharapkan dapat mendorong investasi dan konsumsi, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar