55 NEWS – Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan kebijakan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) satu pintu yang akan dikelola oleh PT Pertamina (Persero). Kebijakan ini sebelumnya menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama setelah muncul indikasi kelangkaan BBM di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.
Related Post
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa pemerintah memahami polemik yang muncul akibat kebijakan ini. "Mohon waktu, karena ini masih transisi dan isu ini relatif baru. Kami akan kaji, mudah-mudahan kajian dari KSP bisa menjadi masukan, bahkan pembanding," ujarnya di Jakarta, Jumat (19 September 2025).
Qodari menambahkan bahwa setiap kebijakan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Namun, ia mengakui bahwa kompleksitas masalah sosial dan banyaknya pihak yang terlibat dapat menimbulkan implikasi yang tidak terduga. "Karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Seperti blind spot saat mengemudi," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa SPBU swasta yang mengalami kekurangan stok BBM dapat berkolaborasi dengan Pertamina untuk mengatasi masalah tersebut. Kebijakan impor BBM satu pintu ini diharapkan dapat menstabilkan pasokan dan harga BBM di seluruh Indonesia. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan ini untuk memastikan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Kajian mendalam akan dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan efektivitas kebijakan tersebut.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar