55 NEWS – Pemerintah memperketat aturan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Menyusul serangkaian kasus keracunan massal yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), kini seluruh SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak untuk beroperasi.
Related Post
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan kebijakan ini dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Minggu (28/9/2025). "Ini hukumnya wajib! Setiap SPPG harus punya SLHS," ujarnya dengan nada serius. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap insiden keracunan yang meresahkan masyarakat dan mencoreng program prioritas pemerintah.
Tak hanya itu, Kementerian Kesehatan juga diinstruksikan untuk mengerahkan seluruh Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk secara aktif memantau operasional SPPG secara berkala. Pengawasan ketat ini diharapkan dapat mendeteksi dini potensi masalah dan mencegah terulangnya kasus keracunan.
SPPG yang terbukti bermasalah akan langsung ditutup sementara. Pemerintah akan melakukan evaluasi dan investigasi mendalam, meliputi disiplin kerja, kualitas bahan makanan, hingga kemampuan juru masak. "Bukan hanya di lokasi kejadian, tapi seluruh SPPG akan dievaluasi. Sterilisasi alat makan, sanitasi, kualitas air, dan pengelolaan limbah menjadi fokus utama," jelas Menko Zulhas.
Pemerintah juga meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bahu-membahu mengawasi dan mempercepat perbaikan tata kelola program MBG. Program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto, sehingga penanganannya harus dilakukan secara serius dan komprehensif. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dan memastikan makanan yang disajikan aman dan bergizi.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar